KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya, menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Bidang Lingkungan Hidup Terkait Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kegiatan berlangsung di salah satu hotel kota Sorong, Selasa ( 28/10/2025).
Dalam sambutan Wakil Gubernur PBD, Ahmad Nasrau menyampaikan bahwa KLHS merupakan instrumen penting dalam pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan.
“Ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 32 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016, setiap KRP wajib dianalisis melalui KLHS untuk memastikan bahwa aspek lingkungan hidup telah dipertimbangkan secara sistematis dan ilmiah,”ujarnya.
Di tingkat daerah lanjut Wagub, penyusunan KLHS menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pemahaman teknis dan akses terhadap data lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis (bimtek) bagi pegawai yang menangani urusan lingkungan hidup, khususnya dalam hal metodologi penyusunan klhs, identifikasi isu strategis, analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta integrasi hasil klhs ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kegiatan dapat ini diharapkan memperkuat kompetensi teknis aparatur meningkatkan pemerintah daerah, kualitas dokumen klhs dan mendorong sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.
Sesuai dasar hukum utama penyusunan KLHS adalah undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang di dalamnya terdapat amanat untuk menyusun KLHS, peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
Ia harapan kegiatan bimtek KLHS ini dapat berjalan lancar, sukses dan dapat menghasilkan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya serta yang saya mengajak seluruh peserta kegiatan ini untuk memberikan masukan, saran, dan gagasan terbaik dalam kegiatan bimtek klhs ini agar dokumen yang dihasilkan lebih berkualitas dan bermanfaat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu menyampaikan bahwa bimtek KLHS merupakan instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program pembangunan.
“Di tingkat daerah penyusunan KLHS agak lambat karena terkendala keterbatasan Sumber daya manusia dan pemahaman teknis dan akses terhadap data lingkungan. Oleh karena itu kami harapkan dapat memperkuat kemampuan pegawai dalam menyusun KLHS kedepan,” ujarnya.
Hingga saat ini lanjut Kelly Kambu, jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya sudah memiliki dokumen KLHS, dengan berbagai tahapan yaitu, kabupaten Sorong telah menyusun KLHS RTRW, kabupaten Sorong Selatan memiliki KLHS, RPJPD dan RPJMD.
“Kota Sorong telah menyusun KLHS RTRW dan RPJMD, kabupaten Maybrat dalam tahap awal penyusunan KLHS RTRW, RPJPD dan RPJMD. Kabupaten Tambrauw baru mulai diproses KLHS RTRW. Kita berharap semua bisa selesai secepatnya,” tutupnya. (Mar)
Tentang penulis
