Kepala DPPKB Kota Ambon, Juliana Wilhelmina Patty.
AMBON, BeritaAktual.co – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon semakin gencar menyuarakan perlunya dukungan data kependudukan, yang lebih komprehensif dan diperbarui secara berkala.
Hal ini dianggap krusial untuk mewujudkan upaya pengendalian penduduk yang efektif dan berkelanjutan di Kota Ambon.
Penegasan ini disampaikan Kepala DPPKB Kota Ambon, Juliana Wilhelmina Patty, dalam forum Sosialisasi Sensus Ekonomi, yang digelar di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Selasa (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Juliana secara terbuka mengungkapkan, bahwa perhitungan Total Fertility Rate (TFR/TPR) atau Tingkat Kesuburan Total selama ini masih dilakukan secara manual menggunakan metode analisa bonggal.
Meskipun DPPKB memiliki bank data lima hingga sepuluh tahunan yang terus diperbarui, kebutuhan untuk memiliki data kependudukan yang lebih detail setiap tahun semakin mendesak.
Patty mengaku, pihaknya tetap menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembanding dalam setiap perhitungan tahunan yang dilakukan.
Hasil perbandingan tersebut menunjukkan selisih yang relatif kecil. Namun, keterbatasan data tahunan yang tersedia, mengakibatkan interpretasi angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk Kota Ambon belum sepenuhnya akurat dan mendalam.
“Selama ini, kami melakukan perhitungan TPR secara manual dan selalu membandingkan hasilnya dengan data BPS. Selisihnya memang sangat kecil, hanya 0 koma sekian saja. Namun, kebutuhan kami saat ini bukan sekadar membandingkan data, melainkan mendapatkan data yang lebih rinci dan tersedia setiap tahun,” tegas Patty.
Ia turut menyoroti pola pendataan kependudukan yang dilakukan BPS setiap lima hingga sepuluh tahun sekali, yang biasanya dilaksanakan pada “tahun 0”.
Kondisi ini, menurutnya, membuat DPPKB perlu bekerja ekstra keras, dalam melakukan revisi data selama jeda waktu antarperiode pendataan resmi tersebut.
“Kami melakukan perhitungan TPR setiap tahun, sementara data yang tersedia dari BPS sifatnya jangka panjang. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan agar setiap tahun Kota Ambon bisa memiliki angka kelahiran yang pasti dan akurat. Informasi ini sangat penting, untuk mengetahui berapa jumlah anak yang lahir setiap tahun, dan bagaimana upaya pengendalian penduduk yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang signifikan,” jelas Patty.
Patty juga menekankan betapa pentingnya integrasi data antara DPPKB dan BPS, agar Kota Ambon dapat memiliki rujukan tunggal dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis pada data kependudukan yang akurat.
Menurut dia, data kependudukan yang kuat akan berpengaruh langsung pada ketepatan sasaran program keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, hingga penyusunan kebijakan sosial yang berpihak pada masyarakat.
Lebih lanjut, Patty berharap, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menghasilkan data sektor usaha yang komprehensif, tetapi juga dapat memberikan peluang untuk memperkuat basis data penduduk yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk DPPKB.
“Harapan kami, momentum Sensus Ekonomi 2026 nanti dapat memperkuat ketersediaan data kependudukan sehingga kami mampu menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Ini bukan hanya soal angka-angka statistik, tetapi soal keberlanjutan pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Ambon secara keseluruhan,” tutupnya.
Dengan masukan yang konstruktif tersebut, DPPKB menegaskan komitmennya, untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian penduduk di Kota Ambon melalui sinergi lintas sektor yang solid, terutama dalam penyediaan data yang valid, terukur, dan berkelanjutan.
“Data yang akurat dan terkini akan menjadi landasan yang kokoh bagi perencanaan, dan pelaksanaan program-program pengendalian penduduk yang efektif, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Ambon,” tutup dia.
Tentang penulis
