Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
AMBON, BeritaAktual.co – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, angkat bicara terkait proses evaluasi untuk promosi dan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Ia menegaskan, bahwa proses tersebut tetap berjalan terukur dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur kepada wartawan di Ambon, Kamis (20/11/2025), menyusul adanya isu yang beredar mengenai adanya titipan atau intervensi, dalam proses mutasi pejabat tersebut.
“Kami memang harus melakukan evaluasi secara terukur, agar keputusan promosi atau mutasi pejabat dilakukan dengan baik. Ada beberapa permintaan dari BKN yang harus kita implementasikan. Uji kompetensi itu hanya salah satu aspek, masih ada aspek lainnya,” kata Gubernur.
Menurut dia, Pemprov Maluku tidak sedang berada dalam situasi tergesa-gesa, sehingga proses penilaian tetap berjalan sesuai aturan dan tahapan yang telah ditetapkan.
Ia juga memastikan, bahwa semua pejabat yang dievaluasi memiliki kesempatan yang sama, untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka.
“Pemerintah provinsi tidak dalam kendala atau posisi terburu-buru. Semua masih berjalan dan masih perform, masih oke,” ujarnya.
Menanggapi informasi yang menyebutkan adanya titipan dalam proses mutasi pejabat, Gubernur dengan tegas membantah isu tersebut.
Menurutnya, isu tersebut tidak benar, dan justru berpotensi menyesatkan publik. Ia meminta media, untuk melakukan investigasi jurnalistik terkait informasi tersebut, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.
“Mungkin ada informasi yang mencoba menitip-nitipkan sesuatu ke kalian sebagai media. Kalian juga harus lakukan investigasi jurnalistik. Jangan terpengaruh informasi hoaks yang tidak bermutu. Itu tidak benar, itu cuma ada pihak yang mau titik-titik ke gubernur. Saya mau objektif,” tegasnya.
Lebih lanjut Gubernur menambahkan, jika dirinya akan tetap objektif dalam mengambil keputusan terkait promosi dan mutasi pejabat.
Ia akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kinerja, kompetensi, dan rekam jejak pejabat yang bersangkutan. Ia juga membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, namun tetap berpegang pada prinsip profesionalitas dan meritokrasi.
“Saya mau objektif. Saya akan melihat semua aspek dengan cermat sebelum mengambil keputusan. Yang penting, semua harus sesuai dengan aturan, dan demi kepentingan masyarakat Maluku,” tandas dia.
Tentang penulis
