Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif PBD, saat menggelar FGD, Vega Prime Hotel Sorong, Jumat (12/12/2025). Foto-Marni/BA
SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), untuk mengatasi isu-isu lingkungan yang semakin mendesak, di Vega Prime Hotel Sorong, Jumat (12/12/2025).
Isu-isu tersebut diantaranya adalah, masalah sampah darat dan laut, kerusakan terumbu karang, pencemaran perairan, serta emisi dari kendaraan darat dan laut.
Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung visi pembangunan PBD yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Lokal, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan, di tengah tantangan lingkungan lokal yang meningkat.
Asisten II Pemprov PBD, Jhony Way, menyatakan keberlanjutan pariwisata di daerah ini perlu ditangani segera, dengan sampah menjadi hambatan terbesar.
“Kita juga membahas kondisi terumbu karang di Raja Ampat, yang sudah menurun, disebabkan oleh kunjungan wisatawan yang banyak dan pembuangan limbah, bukan hanya plastik, tapi juga dari kapal. Ketidakteraturan fasilitas toilet juga menjadi masalah serius, karena limbahnya langsung mengalir ke laut,” ungkapnya usai FGD.
Jhony menekankan perlunya pengelolaan toilet yang layak di homestay, untuk mencegah pencemaran laut dan kerusakan karang.
“Peneliti di Selat Dampier melaporkan bahwa karang mulai rusak. Padahal itu adalah, daya tarik utama Raja Ampat. Jika rusak, wisatawan pasti tidak mau datang lagi,” jelasnya.
Ke depan, lanjut dia, pemerintah provinsi dan kabupaten akan mengadakan pertemuan lanjutan khusus tentang penanganan limbah, terutama limbah toilet yang dinilai memiliki dampak lebih besar daripada limbah plastik.
Kawasan wisata padat seperti Pulau Arborek di Raja Ampat juga akan dievaluasi, agar tidak melebihi kapasitas, mengingat fasilitas toilet masih sangat terbatas.
“Kita juga soroti limbah kapal, karena banyak yang belum memiliki sistem pembuangan yang baik. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas penampungan limbah di darat, agar tidak dibuang langsung ke laut,” tegas Jhony.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif PBD, Yusdi Lamatenggo mengatakan, FGD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan yang mewajibkan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
“Semua isu yang dibahas adalah, masalah aktual di PBD, dan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Yusdi menegaskan, pada tahun 2026, semua rekomendasi dari FGD harus dilaksanakan secara kolaboratif.
“Hampir 80 persen wisatawan di sini adalah, mancanegara. Hal kecil saja bisa merusak nama baik PBD. Oleh karena itu, pengelolaan sampah, limbah, hingga jangkar kapal harus menjadi prioritas. Kita ingin menunjukkan gerakan nyata, agar wisatawan melihat progres kita,” katanya.
Ia menambahkan, meskipun PBD memiliki alam yang indah, tanpa pengelolaan yang baik akan mengalami kerusakan.
“Ini kerja sama semua pihak. Semua mitra bersemangat mendukung upaya menjadikan PBD, sebagai pusat ekowisata dunia ke depan. Saya berharap, upaya ini dapat meningkatkan nilai tambah, dan memperkenalkan pariwisata daerah ke dunia,” tandas dia.
Tentang penulis
