
Plt Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menghadapi tantangan keuangan yang berat, setelah mengalami serangkaian masalah, terkait alokasi dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini disampaikan oleh Plt Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette kepada wartawan, usai apel pagi di Lapangan Pattimura Park, Senin (22/12/2025).
Yang paling mencolok adalah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) 2025 dari pusat, yang semula ditetapkan sebesar Rp24 miliar, namun tiba-tiba turun menjadi hanya Rp12 miliar.
“Dana ini sudah sebelumnya dimasukkan dalam rencana belanja daerah, sehingga pemotongan setengahnya pasti akan membuat sejumlah program tidak dapat terealisasikan,” ujar dia.
Menurut Sapulette, pihaknya belum mengetahui secara pasti, penyebab pemotongan tersebut di tingkat pusat.
Selain itu, Pemkot Ambon juga masih menunggu dana penggantian gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp18 miliar yang sudah dibayar terlebih dahulu.
Tak hanya dari pusat, DBH kendaraan bermotor dari Provinsi Maluku sebesar Rp9 miliar juga belum sampai ke kas kota.
“Jika dijumlahkan, total dana yang terhambat dan dipotong mencapai Rp39 miliar,” sebut dia.
Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan Pemkot Ambon, untuk membayar belanja pihak ketiga, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Dana Alokasi Umum (DAU), untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Meskipun demikian, sesuai arahan Wali Kota Ambon, seluruh ASN tetap harus bertahan, dan melanjutkan tugas pelayanan kepada masyarakat, tanpa terganggu oleh keterbatasan anggaran,” tandas Sapulette.




