Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias mengangkat berbagai kekhawatiran, terkait penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap tidak realistis, serta kondisi pengelolaan pendapatan daerah secara umum. Pernyataan ini disampaikan Anos, saat dihubungi dari Ambon, Kamis (5/2/2026).
Anos menyoroti kasus salah satu OPD yang menetapkan target PAD sebesar Rp 1,6 miliar, namun hanya mampu merealisasikan Rp 756 juta.
“Sangat jauh sekali antara target dan realisasi. Jika satu OPD saja seperti ini, target apapun tidak akan pernah tercapai,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya penetapan target yang rasional, terutama untuk sektor yang tidak berada di kawasan bandara.
Menurut Anos, upaya meningkatkan PAD harus didukung dengan strategi yang jelas dan data yang akurat.
Ia menekankan pentingnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki catatan lengkap mengenai seluruh wajib pajak, mulai dari yang aktif hingga tidak aktif, serta riwayat pembayaran mereka.
“Bagaimana mungkin kita bisa mencapai target kalau tidak mengetahui data wajib pajak secara menyeluruh?,” tandasnya.
Anos juga mengangkat kasus kapal yang keluar dari daerah, namun tidak memberikan kontribusi pendapatan yang optimal, karena sebagian besar pimpinan operasional berasal dari luar daerah.
“Masalah hukum harus bisa dipisahkan, dan perlu perhatian dari Bagian Hukum. Banyak pimpinan OPD yang kurang bertanggung jawab terhadap hal ini,” ujarnya.
Anos juga menyampaikan tanggapan terhadap keluhan, terkait renovasi GIIA Hotel Maluku.
Ia menyarankan, agar sebelum melakukan renovasi, pihak manajemen harus memastikan adanya dokumen perencanaan yang jelas dengan berkonsultasi kepada Dinas PUPR atau terkait.
“Jika hanya melakukan rehabilitasi sesuka hati tanpa perencanaan yang matang, masalah akan terus berulang,” jelasnya.
Selain itu, Anos juga menanyakan profil dan keterlambatan pembayaran pajak beberapa perusahaan seperti PT AKR Corporindo dan Elnusa, serta memastikan bahwa PT Perkasa yang bergerak di bidang BBM telah memenuhi kewajiban pajaknya.
“Perusahaan yang memiliki tunggakan harus segera membayarnya, dan pihak terkait tidak perlu takut, karena ini bukan tanggung jawab pribadi pimpinan OPD,” tegasnya.
Anos menegaskan, bahwa untuk tahun mendatang, diperlukan strategi yang matan,g serta penempatan aparatur sipil negara yang kompeten untuk mengelola pendapatan daerah.
“Kami dari DPRD siap memberikan rekomendasi dan akan membahas hal ini secara resmi, baik di rapat DPRD maupun dengan pihak terkait di Jakarta, agar target PAD tidak lagi dibuat secara sepihak dan tidak realistis,” tutup Anos.
Tentang penulis
