Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang paripurna, Kamis (23/4/2026). Foto-Q/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath menyampaikan pandangan pemerintah daerah terhadap rekomendasi yang disusun DPRD Provinsi Maluku, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan Wagub dalam sambutannya, saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang paripurna, Kamis (23/4/2026).
Vanath menegaskan, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional bagi kepala daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menyampaikan, bahwa pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan tersebut, dengan menyerahkan dokumen secara tepat waktu.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat dan kewajiban sesuai regulasi. Pemerintah daerah telah menyerahkannya kepada DPRD pada 30 Maret 2026, untuk kemudian dibahas, dan dikaji secara mendalam oleh anggota DPRD,” ujar Vanath.
Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan proses pembahasan secara komprehensif, sehingga menghasilkan rekomendasi yang dinilai sangat konstruktif dan bermanfaat, untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami memberikan penghargaan atas kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran DPRD. Setiap catatan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi utama bagi pemerintah daerah, dalam meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan tugas ke depannya,” katanya.
Menurut Vanath, rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang harus ditindaklanjuti secara serius, melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program-program yang nyata.
“Seluruh rekomendasi DPRD harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Hal ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah, untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan standar pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wagub menyoroti pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di tengah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Kita perlu mempererat kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam melaksanakan program-program strategis nasional, namun tetap memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan serta prioritas pembangunan yang ada di daerah,” jelas Vanath.
Ia menambahkan, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan semangat kerja sama yang dilandasi keikhlasan harus menjadi fondasi utama, dalam menjalankan seluruh roda pemerintahan.
“Kebersamaan adalah kunci keberhasilan. Segala penyelenggaraan tugas pemerintahan harus dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar hasil pembangunan dapat dinikmat,i dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Vanath mengajak seluruh elemen dan pemangku kepentingan untuk terus memelihara dan memperkuat semangat kolaborasi, demi mendorong kemajuan daerah.
“Mari kita terus mempererat sinergi dan kerja sama, guna mewujudkan Maluku yang semakin maju, adil, dan sejahtera, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Tentang penulis
