Pemkot Ambon menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX tahun 2026,di halaman Balai Kota Ambon, Senin (27/4/2026). Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX tahun 2026,di halaman Balai Kota Ambon, Senin (27/4/2026).
Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ini berlangsung dengan tertib dan khidmat, diikuti oleh jajaran pimpinan serta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, serta perwakilan dari berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisutta menegaskan, bahwa semangat otonomi daerah harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program kerja, yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Wawali menyatakan, peringatan ini bukan sekadar kegiatan seremonial belaka, melainkan momentum penting untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah.
Melalui momen ini, seluruh elemen pemerintahan diajak, untuk terus berupaya menghadirkan pembangunan yang merata dan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan mudah diakses.
“Otonomi daerah tidak boleh hanya berhenti pada tataran konsep atau peraturan semata, karenaharus menjadi instrumen efektif yang melahirkan manfaat nyata, mulai dari peningkatan kualitas layanan publik hingga tercapainya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, Wawali menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah, dan terjalinnya sinergi yang baik dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, seberapa besar pun potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, tanpa adanya koordinasi dan keselarasan kebijakan, pelaksanaan pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal di tingkat akar rumput.
“Seberapa besar pun sumber daya dan potensi yang kita miliki, tanpa ada kerja sama dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat, hasil yang dicapai tidak akan maksimal, dan sasaran pembangunan pun sulit tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengaku, dalam perjalanannya hingga kini, implementasi otonomi daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keselarasan perencanaan dan sistem penganggaran.
“Kondisi ini kerap menimbulkan tumpang tindih antarprogram, duplikasi kegiatan, hingga terjadinya inefisiensi dalam penggunaan keuangan negara dan daerah,” sebut Wawali.
Untuk mengatasi hal tersebut, Wawali menekankan perlunya mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil dan manfaat, bukan sekadar pemenuhan aspek administrasi.
Paradigma kerja aparatur harus diubah, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada realisasi anggaran, menjadi berfokus pada seberapa besar dampak positif yang diberikan bagi kehidupan masyarakat.
“Birokrasi tidak lagi bisa berbangga hanya karena anggaran terserap habis. Yang paling utama adalah, pertanyaan, apa hasilnya? Sejauh mana kebijakan dan program yang kita jalankan memberikan manfaat langsung, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat?,” katanya.
Dalam aspek keuangan daerah, dia mengingatkan, bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan proaktif dalam menggali serta mengembangkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sah dan berkelanjutan.
Selain itu, Wawali juga menekankan pentingnya membangun kerja sama dan kemitraan antar daerah, khususnya dalam menangani berbagai persoalan strategis yang bersifat lintas wilayah, seperti pengelolaan lingkungan hidup, sistem transportasi, penanganan banjir, dan penataan ruang.
Wawali juga menggarisbawahi, bahwa pemerintah daerah harus senantiasa memprioritaskan pemenuhan layanan dasar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terluar, dan kelompok rentan.
Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, serta program perlindungan sosial harus terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya.
“Pemerataan akses layanan dasar adalah, kunci utama dalam menekan kesenjangan sosial dan ekonomi. Tidak boleh ada satu warga pun yang tertinggal atau terabaikan, dalam memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara,” ujarnya.
Menghadapi berbagai dinamika dan ketidakpastian global, Wawali mengajak seluruh jajaran untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang adaptif dan responsif, khususnya dalam menangani isu ketahanan pangan, transisi energi, serta dampak perubahan iklim.
Ia juga mendorong penguatan sektor pertanian dan pengembangan dunia usaha, sebagai langkah strategis untuk membuka lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Wawali kembali menegaskan, bahwa reformasi birokrasi harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi pondasi utama, agar kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dapat terus tumbuh dan terpelihara.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah, fondasi yang tidak boleh goyah. Tanpa kedua hal itu, mustahil kita bisa membangun kepercayaan masyarakat, dan tanpa kepercayaan, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan, agar seluruh kegiatan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan peringatan hari besar, dilaksanakan secara efisien, hemat, dan tepat sasaran.
“Gunakan setiap anggaran dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus kembali dalam bentuk manfaat nyata, dan kemajuan bagi Kota Ambon, serta kesejahteraan rakyatnya,” pungkasnya.
Tentang penulis
