Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Foto-Q/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen penuh, untuk melakukan penertiban secara permanen terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Hal tersebut disampaikan Lewerissa kepada wartawan di Ambon, Kamis (7/5/2026).
Menurut Gubernur, pihaknya telah melakukan peninjauan ke Gunung Botak. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah, dalam menertibkan kawasan pertambangan emas, yang selama ini menjadi perhatian serius.
“Sebagai bagian dari tugas untuk menertibkan kawasan pertambangan emas di Gunung Botak, maka kami bersama Forkopimda melakukan kunjungan langsung, dan peninjauan fisik ke lokasi,” kata Lewerissa.
Ia mengaku sangat terkejut melihat kondisi kerusakan lingkungan di kawasan tersebut yang dinilainya sudah sangat ekstrem, akibat aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun.
“Saya kaget sekali. Kerusakannya sangat-sangat ekstrem. Bayangkan kalau tidak ada langkah penertiban secara tegas, saya bisa membayangkan bagaimana dampaknya jika terjadi bencana,” ujarnya.
Lewerissa juga memastikan, bahwa pencemaran lingkungan telah benar-benar terjadi di kawasan tersebut. Karena itu, dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda yang memiliki visi yang sama, untuk melakukan penertiban secara menyeluruh dan permanen.
“Saya bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman Forkopimda, yang sama-sama memiliki visi, untuk melakukan penertiban permanen di sana,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, tim juga menemukan keberadaan 24 Warga Negara Asing (WNA), yang diduga melakukan aktivitas ilegal di kawasan Gunung Botak. Para WNA itu kini sedang diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Yang membuat saya kaget juga, ternyata ditemukan sekelompok orang asing, jumlahnya 24 orang di sana. Saya minta supaya mereka benar-benar diberikan efek jera,” tegasnya.
Gubernur meminta instansi terkait melakukan evaluasi serius, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurutnya, keberadaan puluhan WNA di kawasan pertambangan ilegal menunjukkan adanya kelalaian maupun pembiaran dari pihak tertentu.
“Bagi saya faktanya adalah, keberadaan 24 WNA yang melakukan aktivitas ilegal di Gunung Botak itu sesuatu yang sangat miris. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi,” ujarnya.
Lewerissa menjelaskan, tujuan akhir dari penertiban tersebut adalah, agar seluruh koperasi yang memiliki izin resmi bersama masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan, sesuai aturan dan prinsip pertambangan yang baik.
“Setelah memenuhi semua persyaratan dan aturan yang ditetapkan, maka mereka dapat melaksanakan aktivitas penambangan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, penanganan masalah di Gunung Botak akan terus dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk terkait pengelolaan kawasan dan penindakan tegas terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang melanggar hukum.
Menurutnya, Pemprov Maluku tidak hanya fokus pada Gunung Botak, tetapi juga akan melakukan penertiban di sejumlah kawasan lain, yang diduga terjadi aktivitas pengelolaan sumber daya alam secara ilegal.
“Gunung Botak baru satu yang kita tertibkan. Masih ada lokasi lain yang akan kita tertibkan,” ujarnya.
Lewerissa menegaskan, dirinya tidak akan mentoleransi segala bentuk perampokan, pencurian, maupun pengelolaan sumber daya alam di Maluku, yang dilakukan secara melawan hukum.
“Kami pemerintah provinsi tidak akan mentoleransi sumber daya alam di Maluku diambil, dirampok, dicuri, atau dikelola secara melawan hukum. Hal itu tidak saya toleransikan,” tegasnya.
Ia memastikan, akan menggunakan seluruh kewenangannya sebagai gubernur, untuk menjaga sumber daya alam Maluku, agar dapat dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
“Saya akan melakukan segala tindakan dan kebijakan, dalam batas kewenangan saya sebagai Gubernur untuk memastikan sumber daya alam kita terjaga dengan baik, dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah,” tandasnya.
Untuk diketahui, dalam kesempatan itu Pemprov Maluku juga menerima kunjungan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, guna membahas penertiban kawasan pengelolaan sumber daya alam yang bermasalah.
Tentang penulis
