Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (kiri), dan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud (kanan). Foto-Q/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud mendorong pengembangan konsep ekonomi oranye, sebagai kekuatan baru dalam mendorong pembangunan daerah di Indonesia.
Gagasan tersebut disampaikannya kepada wartawan, saat menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon, Rabu (3/6/2026).
Menurut Rudy, kunjungannya ke Maluku merupakan kunjungan perdana, sejak menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur.
Kehadirannya di Ambon, sekaligus untuk mengikuti Diskusi Kelompok Terarah yang bertujuan menghimpun berbagai masukan dari pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, yang nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat.
“Ini adalah kunjungan pertama saya ke Provinsi Maluku. Kegiatan ini mendapat pendampingan langsung dari tuan rumah, yang juga menjabat sebagai Sekretaris APPSI, yaitu Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa,” kata Rudy.
Rudy mengungkapkan, bahwa dirinya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Keduanya pernah sama-sama menjadi anggota DPR RI pada tahun 2019, sebelum akhirnya dipercaya memimpin daerah masing-masing.
“Beliau adalah sahabat saya, sejak kami sama-sama bertugas di DPR RI pada tahun 2019. Hari ini, kami kembali bertemu dalam suasana yang berbeda, meski tetap saling bekerja sama dalam membangun daerah dan bangsa,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah membahas berbagai tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran, dan penyesuaian alokasi keuangan, yang berdampak pada ruang gerak pembangunan di daerah.
Meski menghadapi kondisi tersebut, Rudy menegaskan, hal itu tidak boleh menghambat pemerintah daerah, untuk terus menghadirkan inovasi dan terobosan baru demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dari Ambon kami ingin menyampaikan pesan, bahwa saat ini kepala daerah menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks, terutama berkaitan dengan kebijakan efisiensi dan penyesuaian keuangan. Namun kondisi tersebut tidak menghentikan langkah kami, untuk terus menghadirkan terobosan, ide, dan gagasan baru dalam mendorong pembangunan daerah,” katanya.
Salah satu gagasan yang didorong APPSI adalah pengembangan ekonomi oranye. Konsep ini melengkapi pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang selama ini telah dikenal dalam kerangka pembangunan nasional.
Menurut Rudy, ekonomi oranye merupakan pendekatan yang mengintegrasikan sektor pertanian, kemaritiman, dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, yang berlandaskan pada kekayaan budaya dan potensi unggulan masing-masing daerah.
“Selama ini kita mengenal konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kini kami juga mendorong konsep ekonomi oranye, yaitu pendekatan yang memadukan sektor pertanian, kemaritiman, dan ekonomi kreatif, sebagai kekuatan baru dalam pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia menilai, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar dan tersebar di seluruh penjuru tanah air, mulai dari Sabang hingga Merauke, serta dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote.
Potensi tersebut, menurutnya, harus mampu dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi, yang membawa nama daerah-daerah Indonesia dikenal di tingkat global.
“Dari Maluku, kami ingin menyampaikan pesan, bahwa kekayaan budaya Indonesia harus mampu menjadi kekuatan, yang mengangkat daerah-daerah di Indonesia ke panggung dunia,” ujar Rudy.
Lebih lanjut, ia menyebut ekonomi oranye menjadi salah satu program strategis APPSI, yang diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui penguatan sektor budaya, dan ekonomi kreatif.
“Melalui pendekatan ini, kami ingin menjadikan kekayaan budaya daerah, sebagai aset yang mampu menciptakan nilai ekonomi, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” katanya.
Rudy berharap, Diskusi Kelompok Terarah APPSI di Ambon dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis, yang mampu menjawab kebutuhan riil di daerah.
Seluruh masukan yang dihimpun dari para gubernur, dan perwakilan pemerintah provinsi nantinya akan dirumuskan secara matang, dan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan, dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Harapan kami, dari kegiatan ini lahir berbagai rekomendasi strategis, yang berpihak pada kepentingan daerah. Semua masukan yang terkumpul akan dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah pusat, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan,” tandasnya.
Tentang penulis
