Peluncuran SIPD-RI Online, yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Jumat (12/6/2026). Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Online merupakan langkah strategis, dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Menurut Wali Kota, digitalisasi sistem pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijawab oleh setiap pemerintah daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat proses administrasi pemerintahan.
“Ambon terus berkomitmen menjadi kota yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Implementasi SIPD-RI Online akan mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, serta memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Wali Kota, saat peluncuran SIPD-RI Online, yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Jumat (12/6/2026).
Peluncuran sistem tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku-Maluku Utara, Direktorat Bina Keuangan Daerah, serta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri.
Wali Kota menjelaskan, melalui SIPD-RI Online, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah akan terintegrasi dalam satu sistem digital. Hal ini memungkinkan pelaksanaan administrasi menjadi lebih cepat, terukur, dan mudah dipantau perkembangannya.
Dengan sistem tersebut, proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi keuangan daerah dapat dilakukan secara elektronik, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang tersedia.
“Kita menginginkan, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih efektif dan efisien. Sistem ini juga memberikan kemudahan dalam pemantauan dan pelaporan, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat didasarkan pada data yang akurat,” ujarnya.
Selain itu, penerapan SIPD-RI Online diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan daerah, serta mempercepat berbagai transaksi pemerintahan, yang selama ini masih membutuhkan proses administrasi yang cukup panjang.
Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penerapan sistem tersebut, terutama BPD Maluku-Maluku Utara dan Kementerian Dalam Negeri yang terus memberikan pendampingan kepada Pemkot Ambon, dalam upaya transformasi digital.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan. Kehadiran SIPD-RI Online menjadi bagian penting dari upaya bersama, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan profesional,” katanya.
Lebih lanjut, Wali Kota menilai, penerapan SIPD-RI Online juga menjadi salah satu langkah nyata Pemkot Ambon, dalam mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan, serta memperkuat posisi Ambon sebagai daerah yang terus berinovasi, dalam pelayanan publik di kawasan timur Indonesia.
Meski demikian, ia mengingatkan, bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.
“Teknologi yang baik harus didukung oleh aparatur yang mampu memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama, untuk mendukung penerapan sistem ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Wali Kota juga menyoroti pentingnya aspek keamanan digital, di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber.
Menurutnya, pengembangan sistem berbasis teknologi harus diimbangi dengan penguatan perlindungan data, dan keamanan informasi.
“Penguatan sistem keamanan digital menjadi hal yang sangat penting. Kita harus memastikan, seluruh data dan layanan pemerintahan terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Melalui penerapan SIPD-RI Online, Wali Kota berharap, proses pelayanan publik dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan.
Tentang penulis
