Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo. Foto-Ist/TN
AMBON, BeritaAktual.co – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menargetkan kapal Bahtera Nusantara milik Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya kembali beroperasi paling lambat pada pertengahan Agustus 2026.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo menegaskan, target tersebut harus dipenuhi, agar pelayanan transportasi laut kepada masyarakat tidak terus mengalami keterlambatan.
Target tersebut menjadi perhatian serius DPRD, karena kapal itu dinilai memiliki peran penting, dalam menjaga konektivitas transportasi laut antar pulau di Provinsi Maluku.
“Kami memberikan batas waktu, agar Bahtera Nusantara sudah kembali beroperasi sekitar pertengahan Agustus. Setelah itu, kapal-kapal lain yang rutenya masih vakum juga harus segera menyusul. Ini menjadi perhatian serius kami,” kata Wajo saat dihubungi dari Ambon, Senin (27/7/2026).
Menurut Wajo, Komisi III telah meminta manajemen PD Panca Karya, untuk segera menuntaskan seluruh pekerjaan perbaikan, terutama pada sektor mesin dan berbagai kendala teknis, yang selama ini menyebabkan Bahtera Nusantara tidak dapat melayani masyarakat.
Ia menegaskan, pengoperasian kembali Bahtera Nusantara menjadi langkah awal yang harus diprioritaskan, sebelum perusahaan daerah tersebut mengaktifkan armada lainnya, yang hingga kini belum beroperasi.
“Setelah Bahtera Nusantara, kapal-kapal lain juga harus segera dioperasikan kembali, termasuk yang melayani rute Seram Bagian Timur–Seram Bagian Barat–Tual hingga Ambon,” ujarnya.
Wajo menjelaskan, pemulihan armada PD Panca Karya sangat penting, mengingat masih banyak masyarakat di wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut, sebagai akses utama mobilitas orang maupun distribusi barang.
Karena itu, Komisi III akan terus mengawal proses perbaikan dan pengoperasian seluruh armada, agar layanan pelayaran yang sempat terhenti dapat kembali berjalan secara bertahap.
“Kami ingin seluruh rute yang selama ini vakum bisa kembali aktif, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan konektivitas antar pulau di Maluku dapat kembali normal,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja PD Panca Karya, agar perusahaan daerah tersebut mampu menjalankan tugasnya secara optimal, sebagai penyedia layanan transportasi laut, yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan Maluku.
Tentang penulis
