KOTA SORONG,BeritaAktual.co – Pemerintah Kota Sorong bersama ADRA Indonesia menggelar lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) penanganan darurat bencana konflik sosial yang berlangsung di Hotel Vega, Senin (22/6). Kegiatan ini bertujuan menyatukan komitmen berbagai pihak serta menyusun panduan resmi untuk mengantisipasi dan menangani potensi konflik yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.
Acara ini dihadiri langsung oleh Walikota Sorong beserta jajaran, Ketua DPRD Kota Sorong, perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat Daya, jajaran Polresta Sorong dan Kodim Sorong, organisasi keagamaan, lembaga adat, NGO lokal maupun nasional, hingga perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Walikota Sorong, setelah diawali doa bersama dan laporan maksud serta tujuan kegiatan dari pihak ADRA Indonesia.
Koordinator Proyek SUHA Papua Barat Daya dan Papua Tengah, Keliopas Moay, menjelaskan lokakarya ini diselenggarakan dengan tiga tujuan utama: menyatukan komitmen multipihak dalam menghadapi potensi bencana konflik sosial, menyusun dokumen resmi sebagai pedoman penanganan darurat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor antar-pemangku kepentingan dalam memobilisasi sumber daya daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap tersusun dokumen Renkon yang menjadi acuan bersama, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dan perlindungan masyarakat dari dampak konflik sosial,” ujar Keliopas.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Sorong, Musa Fonataba, dalam sambutannya menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis yang sangat tepat.
Ia menyoroti posisi Kota Sorong sebagai pintu masuk utama di wilayah ini, yang kini mengalami perkembangan pesat serta tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan dinamika sosial yang perlu diantisipasi.
“Kita sadar bencana sosial berupa konflik antar-ras, agama, maupun suku adalah potensi yang ada. Namun kita bersyukur, hingga saat ini belum ada konflik besar yang berdampak luas di Sorong ,hanya gesekan kecil yang bisa segera diredam,” ungkap Musa.
Kami berharap dokumen yang dihasilkan nanti bersifat komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga bisa menjadi tolak ukur dan panduan konkret dalam mengantisipasi serta menangani setiap potensi konflik sosial di Kota Sorong maupun wilayah Papua Barat Daya (Mar)
Tentang penulis
