
KOTA SORONG, BeritaAktual.co –Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sorong serta TPID Provinsi Papua Barat Daya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi pasar dan usaha ritel di Kota Sorong, Rabu (15/7/2026).
Sidak dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya tekanan inflasi saat ini.
Lokasi yang disasar dalam sidak tersebut meliputi Pasar Jembatan Puri, Pasar Remu, Distributor Bone Indah, hingga Supermarket Gota.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat, Arif Rahadian, menjelaskan sidak bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai perkembangan harga berbagai komoditas serta faktor penyebab perubahan harga di lapangan.
“Hasil pemantauan ini akan menjadi bahan masukan bagi BI, pemerintah daerah, dan TPID untuk menentukan langkah pengendalian inflasi. Misalnya jika kenaikan harga disebabkan biaya logistik yang tinggi, pemerintah dapat menyusun kebijakan untuk memperlancar distribusi sehingga harga bisa lebih terkendali,” ujar Arif
Dari pemantauan yang dilakukan, ditemukan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, antara lain ikan, cabai, bawang, ayam, telur, beras, hingga minyak goreng. Khusus minyak goreng, tidak hanya harga yang naik, stok di beberapa tempat penjualan juga mulai terbatas.
Arif menambahkan,Sidak ini juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan sekaligus sinyal kepada pelaku pasar bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga. Selain itu, sidak juga menjadi sarana persuasi agar pelaku usaha tidak melakukan lonjakan harga yang tidak wajar.
Di sisi lain, kondisi tingginya gelombang laut menjadi penyebab utama berkurangnya hasil tangkapan nelayan di Pasar Jembatan Puri, yang berujung pada kenaikan harga ikan laut seperti tuna dan cakalang. Pedagang juga mengeluhkan aktivitas jual beli yang semakin sepi akibat menurunnya daya beli masyarakat serta faktor musiman.
Kepala Bagian Perekonomian Kota Sorong, Milan Latumeten, menyampaikan inflasi Kota Sorong pada Juni 2026 tercatat sekitar 6 persen, yang paling besar dipicu oleh kenaikan harga komoditas perikanan dan tarif transportasi udara.
“Berdasarkan data Dinas Perikanan, kondisi cuaca yang menghambat tangkapan nelayan diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus 2026,” jelas Milan.
Untuk mengatasi potensi kelangkaan minyak goreng, Pemerintah Kota Sorong akan segera berkoordinasi dengan Perum Bulog serta mengajukan permohonan ke kementerian terkait guna menambah alokasi pasokan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap berbagai langkah TPID ini dapat menekan laju inflasi pada Juli 2026 menjadi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Pengawasan rutin juga diharapkan dapat mencegah spekulasi harga serta memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkas Milan.(*/Mar)







