Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy menilai pengawasan proyek pembangunan tidak cukup dilakukan melalui peninjauan lapangan semata.
Ia menegaskan, data dan dokumen teknis yang lengkap harus tersedia, agar DPRD dapat melakukan evaluasi secara mendalam terhadap pelaksanaan pekerjaan dan progres proyek.
“Data pendukung menjadi kunci, agar fungsi pengawasan dapat berjalan maksimal, dan menghasilkan evaluasi yang objektif terhadap pelaksanaan di lapangan,” tegas dia, saat dihubungi dari Ambon, Rabu (15/7/2026).
Lohy menjelaskan, setiap kunjungan pengawasan seharusnya diawali dengan penyampaian dokumen yang memuat peta lokasi, titik pekerjaan, panjang ruas, volume pekerjaan, progres pelaksanaan, hingga rincian anggaran. Kelengkapan ini memudahkan pemahaman mengenai kondisi riil proyek.
“Kami berharap pada pengawasan berikutnya seluruh dokumen pekerjaan sudah disiapkan. Dengan begitu kami bisa mengetahui secara jelas lokasi, volume, progres, hingga kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya.
Ia menyebut, pada sejumlah kunjungan sebelumnya tim pengawasan mengalami kendala, karena belum memperoleh informasi teknis yang memadai.
Dokumentasi yang diterima umumnya hanya berupa foto tanpa disertai keterangan lokasi, ukuran, maupun rincian pekerjaan.
Hal serupa telah disampaikan dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama BPJN Maluku dan Aliansi Garuda Sakti, Selasa (14/7/2026).
Lohy menegaskan, dokumentasi visual saja belum cukup, untuk menggambarkan kondisi proyek secara utuh.
“Tanpa data teknis lengkap, DPRD sulit menilai capaian maupun mengidentifikasi masalah lapangan, padahal rekomendasi pengawasan harus didasarkan pada fakta yang akurat,” tegas dia.
Selain kelengkapan dokumen, ia juga menekankan pentingnya kehadiran pihak terkait, saat peninjauan.
Pendampingan langsung dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan kontraktor pelaksana sangat dibutuhkan, untuk menjelaskan kendala teknis yang ditemui.
“Berdasarkan pengalaman pengawasan di berbagai kabupaten, persiapan yang matang mempercepat proses evaluasi,” beber dia.
Sebaliknya, minimnya data menghambat pemahaman menyeluruh atas perkembangan proyek.
Ia juga mengingatkan, agar pendamping yang hadir benar-benar memahami pekerjaan, sehingga mampu menjawab pertanyaan anggota DPRD.
“Jangan sampai yang mendampingi justru tidak paham apa yang sedang dikerjakan. Ini harus menjadi evaluasi bersama, agar fungsi pengawasan berjalan optimal,” tegasnya.
Ke depannya, Lohy mengusulkan seluruh dokumen teknis disiapkan sebelum kegiatan dimulai.
Penyediaan data yang lengkap diharapkan menjadi dasar evaluasi yang lebih objektif, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Maluku.
Tentang penulis
