KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, bertempat di Hotel ACC Aimas, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini membahas penyusunan tata cara pengelolaan data perseorangan, data agregat, hingga data pribadi se-Provinsi Papua Barat Daya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil dan PMK Papua Barat Daya, Nikodemus Asmuruf, menjelaskan Penataan pengelola data dari satu kota dan lima kabupaten se-provinsi papua barat daya untuk memverifikasi kesesuaian data yang tercatat di sistem aplikasi SIAK dengan kondisi nyata dilapangan, baik untuk penduduk Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP.
“Sampai saat ini, jumlah penduduk Papua Barat Daya secara keseluruhan tercatat sekitar 630 ribu lebih jiwa. Data ini terus berubah setiap waktu, bertambah karena kelahiran dan perpindahan masuk, serta berkurang akibat kematian dan perpindahan keluar,” ujar Nikodemus.
Ia menambahkan saat ini data OAP yang tercatat masih berada di angka 200 ribu lebih jiwa. Pemerintah provinsi menargetkan angka tersebut dapat mencapai 300 ribu jiwa saat pendataan rampung pada Desember 2026
“Pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap triwulan, dan hasil akhir yang pasti akan kita ketahui pada akhir tahun nanti. Data ini sangat penting dan selalu diminta oleh berbagai pihak mulai dari kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, hingga instansi terkait lainnya, sehingga harus selalu akurat dan mutakhir,” jelasnya.
Lebih lanjut disebutkan, kendala utama dalam pendataan adalah kondisi geografis wilayah yang beragam, mulai dari daerah pesisir hingga pegunungan. Namun pendataan akan terus dilakukan secara menyeluruh hingga ke pelosok wilayah untuk memastikan seluruh penduduk tercatat dengan benar.
Hasil pemutakhiran data nantinya akan tersaji lengkap mulai dari jumlah penduduk keseluruhan, rincian per kabupaten/kota, hingga per distrik dan kampung, yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan maupun penyaluran hak warga di daerah .(Mar)
Tentang penulis
