
KOTA SORONG, BeritaAktual.co- Papuan Skilled Training Center resmi menggelar pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keterampilan operator alat berat yang dikhususkan bagi Orang Asli Papua (OAP), di Kota Sorong, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan ini dihadiri 15 peserta dari Kota Sorong pada pembukaan tahap pertama, dengan materi teori selama tiga hari dilanjutkan praktik lapangan enam hari mulai 10 Agustus 2026.
Monica Priska Wanma, Pendiri Papuan Skilled Training Center, menyampaikan inisiatif ini lahir dari keprihatinan melihat banyak anak Papua yang ingin meningkatkan keterampilan dan mendapatkan sertifikasi, namun terhalang biaya.
Padahal, semakin banyak perusahaan beroperasi di Papua Barat Daya dan membutuhkan tenaga kerja bersertifikat ,namun keterbatasan kompetensi membuat warga lokal kalah bersaing.
“Biaya pelatihan alat berat di luar Papua biasanya mencapai Rp 8 juta sampai Rp10 juta. Kami tawarkan hanya Rp2 juta, murni untuk biaya operasional lapangan, agar adik-adik bisa mendapatkan keterampilan, kompetensi, dan sertifikasi yang diakui,” ujar Monica.
Hingga saat ini, kegiatan belum mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah meski permohonan telah disampaikan ke berbagai tingkatan.
Pelatihan sementara didukung dana pribadi Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya jalur Otsus, Robert Wanma. Papuan Skilled Training Center juga telah menjalin kerja sama penempatan kerja dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah ini, sehingga lulusan yang memiliki sertifikasi berpeluang langsung diserap dunia kerja.
Ia berharap pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pelatihan di daerah sendiri, daripada mengirim peserta pelatihan ke luar Papua dengan biaya jauh lebih besar namun hasil kurang maksimal. Masih panjang daftar tunggu calon peserta yang belum mampu membayar biaya operasional.
Sementara itu, Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya Roby Wanma menyampaikan kekhawatiran atas tingginya angka pengangguran di kalangan anak asli Papua, padahal banyak tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah.
Ia menyoroti penggunaan Dana Otonomi Khusus yang menurutnya masih banyak dialihkan untuk kegiatan pelatihan di luar Papua, tanpa hasil yang nyata, sementara anak-anak Papua sendiri tidak tersentuh.
“Di mana-mana perusahaan tanya: ada sertifikat tidak? Bisa operasikan alat berat tidak? Bukan asal datang melamar. Ini yang belum disiapkan pemerintah dengan serius,” tegas Roby.
Ia meminta pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Sorong mengalokasikan dukungan anggaran melalui perubahan APBD dan memastikan Dana Otsus benar-benar diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua, bukan sekadar proyek formalitas.
Kami DPR akan mengawal agar anggaran pelatihan tersedia dan dilaksanakan di tanah Papua, agar lebih banyak anak asli Papua memperoleh keterampilan dan sertifikasi setara tenaga kerja dari luar daerah.(Mar)







