
KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah Kota Sorong menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sorong Tahun 2026, dengan mengangkat tema: “Akselerasi Tata Kelola Satu Data untuk Pembangunan Kota Sorong yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Berbasis Digital”. Kegiatan berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, pada Senin (7/9/2026).
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kota Sorong Saul Erens Solossa menjelaskan bahwa Forum Satu Data Indonesia merupakan wadah komunikasi sekaligus koordinasi antar instansi pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan satu data yang terpadu.
“forum ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Sorong untuk memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data benar-benar menjadi fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi seluruh pembangunan daerah,”ujarnya
Berdasarkan peraturan perundangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, serta Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Kota Sorong.
Tujuan utama pelaksanaan forum ini adalah memperkuat kerja sama dan keselarasan antara pembina data, BPS Kota Sorong, serta seluruh produsen data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain itu, forum ini juga bertujuan menyepakati daftar data prioritas untuk perencanaan pembangunan tahun mendatang, sekaligus mengatasi perbedaan pemahaman dan pengelolaan data antar instansi agar tercipta satu sistem data yang utuh dan terpadu.
– Akselerasi, berarti mempercepat peralihan dari pengelolaan data secara manual menuju sistem digital yang teratur dan terpadu
– Berkelanjutan, artinya data yang akurat akan menjamin perencanaan pembangunan jangka panjang yang tepat sasaran, mencakup data kemiskinan ekstrem, ketimpangan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan lainnya
– Inklusif, data harus mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali agar pembangunan benar-benar merata dan dirasakan semua pihak
– Berbasis digital, memanfaatkan portal satu data yang terintegrasi guna memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat,mempercepat serta menyederhanakan pelayanan pemerintahan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sorong Ruddy R. Lakku menegaskan pentingnya kebenaran data sebagai dasar pembangunan.
“Tidak ada perencanaan pembangunan yang baik tanpa data yang benar,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh pimpinan instansi agar tidak menyusun program atau kegiatan tanpa didukung data yang dikumpulkan sesuai prosedur dan standar yang berlaku.
“Pengumpulan data yang asal-asalan atau sekadar menebak angka hanya akan menghasilkan kebijakan yang meleset dan tidak tepat sasaran,”katanya
Ruddy juga menekankan peran penting kolaborasi antar instansi, termasuk kerja sama erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS bukan sekadar pengumpul data, melainkan mitra yang membantu memastikan cara pengumpulan data di setiap dinas atau instansi sudah sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
IaTanpa kesamaan cara pengukuran dan standar data, angka yang dihasilkan antar instansi bisa berbeda-beda — contohnya saja data kemiskinan atau kasus gizi buruk — sehingga penanganan masalah pun menjadi sulit berjalan efektif.
“Mari kita berkomunikasi dan bekerja sama menyusun data yang benar, agar semua program kerja kita sejalan, sesuai kenyataan di lapangan, dan benar-benar bermanfaat untuk kemajuan Kota Sorong serta kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkasnya (Mar)







