
Peluncuran Program BASUDARA, yang dirangkaikan dengan Dialog Lintas Iman untuk Merawat Perdamaian, yang berlangsung di Hotel Manise Ambon, Selasa (17/11/2026). Foto-Q/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Menjaga perdamaian di Maluku membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan dan kegiatan seremonial. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan pentingnya langkah konkret seluruh elemen masyarakat, untuk menciptakan kehidupan yang adil, harmonis, dan saling menghargai.
Menurut Wali Kota, perdamaian yang sesungguhnya harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, melalui terwujudnya keadilan sosial, pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang adil, serta terbukanya ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk generasi muda.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota dalam sambutannya, saat peluncuran Program BASUDARA (Building Alliances for Social Unity, Dialogue, Action, Resilience and Adaptation), yang dirangkaikan dengan Dialog Lintas Iman untuk Merawat Perdamaian di Hotel Manise Ambon, Selasa (17/11/2026).
Wali Kota mengatakan, keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial yang dimiliki masyarakat Maluku merupakan realitas yang harus dijaga, melalui sikap saling menghormati dan kerja sama.
“Namun, upaya membangun kerukunan tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi persoalan, melainkan harus menjadi bagian dari perilaku dan kehidupan masyarakat setiap hari,” kata dia.
Ia menjelaskan, kondisi tanpa kekerasan belum sepenuhnya menggambarkan terciptanya perdamaian. Sebab, masyarakat juga membutuhkan keadilan, kesempatan yang sama, kepercayaan terhadap pemerintah, serta akses pembangunan yang merata.
“Perdamaian itu bukan hanya soal tidak adanya konflik atau kekerasan. Perdamaian juga harus menghadirkan keadilan, memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, serta memastikan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh warga,” tegas Wali Kota.
Menurutnya, kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang masih dirasakan sebagian masyarakat dapat menjadi persoalan yang memengaruhi keharmonisan kehidupan bersama. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan pelayanan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Wali Kota juga menekankan, bahwa tanggung jawab menjaga perdamaian tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Seluruh unsur masyarakat harus mengambil bagian, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan hingga organisasi masyarakat sipil.
Ia menilai, keterlibatan berbagai pihak diperlukan, agar upaya merawat perdamaian tidak berhenti pada pertemuan dan pembicaraan, tetapi menghasilkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku, harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh generasi. Sejarah tersebut tidak boleh dilupakan, tetapi harus dijadikan pengingat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun isu yang berpotensi merusak hubungan persaudaraan,” sebut Wali Kota.
Dalam konteks itu, Wali Kota menyebut, penguatan kohesi sosial perlu dilakukan melalui dua pendekatan, yakni membangun hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, serta mempererat hubungan antarsesama warga.
Hubungan antara masyarakat dan pemerintah harus ditopang oleh kepercayaan yang dibangun melalui pelayanan yang adil, kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat, serta kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.
Sementara itu, hubungan antar masyarakat harus diperkuat melalui solidaritas, empati, sikap saling menghargai dan kesediaan bekerja sama, tanpa menjadikan perbedaan sebagai penghalang.
Wali Kota juga mengingatkan tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Nilai persaudaraan dan kebersamaan tersebut harus terus diwariskan, agar menjadi kekuatan dalam mencegah munculnya konflik sosial.
Selain peran pemerintah dan tokoh agama, perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda. Wali Kota menilai, kaum milenial dan Generasi Z memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif.
Ia berharap, anak muda tidak hanya menjadi penonton ketika muncul persoalan intoleransi, ujaran kebencian maupun tindakan provokatif. Sebaliknya, generasi muda harus berani mengambil peran sebagai pelopor perubahan, dan menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan sosial.
“Anak-anak muda jangan hanya menjadi penonton. Mereka harus mengambil bagian dalam menjaga perdamaian, menyampaikan gagasan, membangun kreativitas, dan menghadirkan tindakan nyata yang membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Wali Kota turut menyoroti perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan tantangan tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana, terutama dalam menyebarkan berita bohong, disinformasi dan ujaran kebencian, dapat memicu kesalahpahaman serta merusak hubungan antarkelompok.
Untuk itu, generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana menyebarkan pesan-pesan persaudaraan, toleransi dan perdamaian. Mereka perlu menjadi agen perdamaian digital, dengan menghadirkan konten positif yang memperkuat persatuan di tengah keberagaman.
“Organisasi kepemudaan seperti HMI, PM, GMKI dan berbagai komunitas anak muda lainnya juga diharapkan, mengambil peran lebih besar dalam membangun gerakan perdamaian yang berkelanjutan,” harap Wali Kota.
Lebih jauh, Wali Kota menyambut pelaksanaan Program BASUDARA yang melibatkan Yayasan Sabu Salam GPM dan Yayasan Cita Wadah Swadaya, sebagai salah satu bentuk kolaborasi untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam merawat perdamaian.
Program tersebut diharapkan, menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai kelompok masyarakat melalui dialog, kerja bersama, penguatan solidaritas, peningkatan ketangguhan sosial, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim dan bencana.
Namun, Wali Kota mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada kegiatan seminar, pertemuan maupun dialog lintas iman. Setiap agenda harus memiliki tindak lanjut yang jelas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, dialog lintas iman harus membuka ruang komunikasi yang lebih luas, mempertemukan komunitas yang berbeda, serta mendorong lahirnya kegiatan bersama. Dengan demikian, hubungan antar masyarakat dapat dibangun, melalui pengalaman berinteraksi dan bekerja sama secara langsung.
Peluncuran Program BASUDARA tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Kerja sama ini mencakup pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, melalui pengembangan kehidupan yang inklusif, penguatan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana, serta peningkatan kohesi sosial dan perdamaian.
Terkait kesepakatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa MoU yang telah ditandatangani harus ditindaklanjuti dengan program kerja yang jelas, terukur dan berkelanjutan.
Ia berharap, kerja sama antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil dapat memperluas jangkauan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan tantangan lingkungan.
Dukungan berbagai lembaga dinilai penting karena pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan secara sendiri. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, agar setiap program dapat berjalan dengan partisipasi dan rasa memiliki dari warga.
Wali Kota turut menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Sabu Salam GPM, Yayasan Cita Wadah Swadaya, Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kecamatan, pemerintah negeri serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Saya berharap, Program BASUDARA tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam menjaga persatuan, dan memperkuat kehidupan sosial yang harmonis,” ucap dia.
Wali Kota kembali menekankan, bahwa keberhasilan merawat perdamaian tidak semata-mata dilihat dari tidak adanya konflik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh keadilan, merasakan pemerataan pembangunan, memiliki kepercayaan satu sama lain, serta mendapatkan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial.
Dengan demikian, upaya menjadikan Ambon sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman harus dilakukan, melalui kerja sama yang konsisten antara pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dan generasi muda.
“Perdamaian bukan sekadar warisan sejarah yang harus dipertahankan, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat yang harus diwujudkan secara terus-menerus, melalui kebijakan yang adil, solidaritas sosial dan tindakan nyata,” tandas Wali Kota.




