WAISAI, BeritaAktual.co – Kurang lebih 117 kepala kampung di Kabupaten Raja Ampat, Rabu, (17/11/2020) siang, sekira pukul 10.30 WIT melakukan aksi demo dengan mendatangi kantor bupati mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Manuel Piter Urbinas untuk segera membuka blokir pencairan dana kampung.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas yang ditemui media ini Rabu, (17/11/2020) malam mengatakan, demo dipicu lantaran ia memblokir (menunda) pencairan dana kampung sampai tanggal 9 Desember 2020. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) yang memberikan warning kepada kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota se Indonesia yang daerahnya melaksanakan pilkada supaya berhati-hati dengan cara memberikan laporan per dua minggu sekali sesuai posisi kas.
“Surat edaran itu untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya politisasi dana di pilkada. Benar, utamanya dana itu adalah pembaruan perspektif, orientasi dan tata kelola menuju desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Namun bertepatan dengan politik apalagi ini adalah dana hibah, sehingga instruksi mendagri jauh lebih bagus, supaya pemerintah daerah lebih waspada menggunakan dana kampung,” kata Urbinas. Rabu (17/11/2020) malam.
“Kita lebih waspada akan dana kampung, jadi saya sebagai plt bupati tetap berpatokan dengan instruksi mendagri dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada bank papua. Nanti setelah pilkada 9 Desember baru anggaran cair. Jadi sabar,” terangnya.
Pasca demo, ia telah melakukan pertemuan bersama para Asisten yakni II dan III, dengan melibatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membahas terkait penggunaan dana hiba, bansos dan lainnya. Ia juga sudah memerintahkan asisten I dan kabag pemerintahan untuk dibuatkan apel bersama kepala kepala kampung dan kepala-kepala distrik seluruh kabupaten raja ampat tanggal 17/11/2020 kemarin, untuk menjelaskan perihal surat edaran tersebut. Yang mana perintah tersebut telah disiarkan melalui radiogram pemanggilan, namun sebagian kepala kampung tidak mengindahkan perintahnya. Justru dengan tidak datangnya kepala kepala kampung itu lanjut Urbinas, patut dipertanyakan atas perintahnya siapa, karena asisten I dan kabag pemerintahan untuk saat ini juga tidak ada di tempat.
“Ada yang datang, ada yang tidak datang. Ini kan sangat disayangkan,” pungkas Urbinas.
Menurut Nikolas, tugas utama bank adalah melayani masyarakat raja ampat, sehingga pihaknya tidak bisa digiring ke politik. Terkait proses pencairan dana, lanjut dia itu persoalan intern antara asisten dan kepala DPMK yang seharusnya melakukan koordinasi baik dengan plt Bupati.
“Jangan mengiring pihak bank terlibat dalam masalah ini. Tugas kami hanya melayani, dan kami tidak mau terlibat apapun dalam kegiatan yang berbau politik. Kalau memang administrasi lengkap, bank hanya proses pencairan,” terangnya.
Ketika ditanya berapa besar anggaran yang siap untuk dicairkan, menurut Nikolas kurang lebih 29 miliar yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk seluruh kampung di kabupaten raja ampat. [drk]
Tentang penulis
