Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette.
AMBON, BeritaAktual.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah proaktif, dalam upaya pemberantasan korupsi dengan secara resmi mengajukan tiga desa, untuk mengikuti tahapan penilaian Program Desa Antikorupsi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemkot Ambon, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di tingkat desa.
Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette menegaskan, bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat desa, untuk menolak segala bentuk praktik koruptif, sekecil apapun.
Demikian disampaikan Sapulette kepada wartawan, usai membuka kegiatan penilaian Desa Antikorupsi di Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kamis (20/11/2025).
“Kami berharap, melalui program ini, desa-desa yang kami ajukan dapat menunjukkan komitmen yang kuat, dalam menerapkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang bersih. Desa memiliki peran strategis, sebagai unit layanan publik yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga praktik antikorupsi harus benar-benar diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari transparansi anggaran hingga pelayanan dasar,” ujar Sapulette.
Sapulette juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, kesadaran bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa harus tumbuh dari tingkat desa.
Ia mencontohkan, pelayanan publik di desa, termasuk layanan kesehatan, harus bebas dari praktik pungutan liar. Setiap perangkat desa harus memahami, bahwa menerima sesuatu di luar aturan yang berlaku merupakan pintu masuk menuju pelanggaran hukum.
“Lebih baik kita menikmati apa yang memang menjadi hak kita, daripada memaksakan diri untuk mengambil lebih, padahal tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius,” kata dia menginginkan.
Lebih lanjut, Sapulette mengatakan, keberhasilan Desa Negeri Lama dan dua desa lainnya sebagai kandidat Desa Antikorupsi sangat ditentukan oleh komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga. Tanpa adanya kesadaran kolektif untuk menjaga integritas, label antikorupsi tidak akan memiliki makna yang sesungguhnya.
Tahapan penilaian yang dilakukan oleh KPK ini menjadi momentum penting bagi Kota Ambon untuk memperkuat budaya pemerintahan desa yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
“Selain itu, diharapkan program ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa, sehingga pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” harap Sapulette.
Dengan adanya program Desa Antikorupsi ini, dia berharap, dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
Tentang penulis
