Pemkot Ambon Tegas Tangani Penimbunan Dan Spekulasi Harga Sembako

Bagikan berita ini

AMBON, BeritaAktual.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengeluarkan peringatan keras, terkait praktik penimbunan, dan spekulasi harga bahan pokok yang tengah menjadi perhatian serius.

Langkah ini dilakukan, untuk menjaga ketersediaan serta akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta menyatakan, bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi setiap pelaku usaha, yang mencoba memanfaatkan situasi dengan cara yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, tindakan semacam itu tidak hanya merugikan masyarakat luas, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pangan daerah, terutama di masa di mana kebutuhan akan makanan semakin meningkat.

“Kami telah menginstruksikan seluruh elemen terkait untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Bagi pedagang yang terbukti melakukan penimbunan atau memainkan harga, Pemkot tidak akan sungkan-sungkan untuk mengambil langkah tegas,” tegas Ely, usai melakukan sidak ke sejumlah distributor, di Kota Ambon, Rabu (25/2/2026).

Sanksi yang akan diberikan tidak hanya sebatas teguran administratif atau pencabutan izin usaha, tetapi juga dapat melibatkan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ely menambahkan, bahwa setiap pelanggaran akan diteliti secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pihak yang terlewatkan.

Untuk mengantisipasi terjadinya praktik tersebut, Pemkot Ambon telah membentuk tim pengawas gabungan yang terdiri dari petugas Dinas Perdagangan, Pertanian dan Pangan, serta aparat keamanan.

Tim ini akan melakukan patroli rutin ke berbagai pasar tradisional, swalayan, dan titik distribusi sembako di seluruh kota.

“Pengawasan akan dilakukan secara berkala dan tidak terjadwal, agar bisa mendeteksi praktik tidak benar yang mungkin dilakukan. Kami juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat, yang menemukan indikasi penimbunan, atau kenaikan harga yang tidak wajar,” jelasnya.

Tujuan utama dari langkah ini adalah, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu dengan ketersediaan yang cukup, dan harga yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.