Komisi III DPRD Kabupaten MBD melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Kamis (12/3/2026). Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Komisi III DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Kamis (12/3/2026), untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat, terutama terkait perubahan rute kapal perintis, serta kondisi kelistrikan di Pulau Wetar.
Ketua Komisi III DPRD MBD, Victor Johansz mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat, yang sebelumnya ramai disuarakan, baik melalui aksi maupun media sosial.
Menurutnya, perubahan trayek kapal perintis Sabuk Nusantara R-73 dan Sabuk Nusantara R-86 berdampak pada sejumlah pelabuhan di wilayah MBD, yang sebelumnya menjadi titik singgah, namun kini tidak lagi dilalui kapal tersebut.
Ia menjelaskan, sebelumnya DPRD MBD telah melakukan koordinasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon, untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Hasil dari koordinasi itu, kata Victor, Pemerintah Kabupaten MBD kemudian menyampaikan usulan revisi rute pelayaran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk diteruskan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
“Dalam pertemuan dengan gubernur, kami mendapat penjelasan, bahwa usulan dari Bupati MBD sudah diproses oleh pemerintah provinsi dan akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” ujar Victor.
Selain persoalan transportasi laut, lanjut Victor, pihaknya juga mengangkat masalah kelistrikan di Pulau Wetar, khususnya di wilayah Lurang, Desa Uhak, dan Desa Nomatang.
Victor mengaku, selama ini kebutuhan listrik masyarakat di wilayah tersebut masih ditopang oleh perusahaan swasta, yang beroperasi di daerah itu. Kondisi ini dinilai belum memberikan jaminan keberlanjutan pelayanan listrik bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur, Abdullah Vanath langsung menghubungi pihak PT PLN (Persero) wilayah Maluku dan Maluku Utara, untuk membahas kemungkinan penanganannya.
Selain itu, Komisi III DPRD MBD juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait tarif kapal cepat milik PT Dharma Indah pada rute Ambon–Moa yang dinilai cukup tinggi.
Harga tiket yang berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu dianggap memberatkan masyarakat. Penumpang juga mengeluhkan tidak adanya fasilitas makan selama perjalanan meskipun waktu pelayaran cukup lama.
Pertemuan tersebut dihadiri tujuh anggota Komisi III DPRD MBD bersama dua orang pendamping, guna menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut.
Tentang penulis
