Sekretaris DPD PIKI Provinsi Maluku, Dr. Abraham Mariwy. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPD PIKI) Provinsi Maluku memastikan partisipasinya, dalam Kongres Nasional VII PIKI yang akan berlangsung pada 30 April hingga 2 Mei 2026 di Jakarta, dengan membawa agenda strategis, terkait penguatan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal, di tengah arus pembangunan nasional.
Agenda tingkat nasional ini menjadi wadah konsolidasi pemikiran bagi kalangan intelektual Kristen, untuk membahas arah dan strategi pembangunan bangsa, termasuk peran serta dan kontribusi gereja dalam menjawab dinamika sosial, serta perkembangan ekonomi nasional.
Ketua DPD PIKI Maluku, Prof. Dr. Richard Luhulima, akan memimpin delegasi daerah yang terdiri dari Dr. Dian Sutiksno sebagai peserta, serta Dr. Nova Lewaherilla dan Samy Jacobs, SE., M.Si, yang bertugas sebagai peninjau.
Kehadiran mereka dalam forum ini tidak sekadar memenuhi kewajiban organisasi, tetapi ditargetkan untuk aktif menyampaikan pandangan, dan menyumbangkan gagasan dalam setiap pembahasan yang bersifat strategis.
“Bagi kami, keikutsertaan ini bukan hanya untuk melaksanakan agenda organisasi, melainkan menjadi kesempatan berharga untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku. Salah satu fokus utama kami adalah, memastikan masyarakat lokal mendapatkan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya, dalam seluruh proses pembangunan yang berlangsung,” ujar Sekretaris DPD PIKI Provinsi Maluku, Dr. Abraham Mariwy, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima wartawan, di Ambon, Sabtu (25/4/2026).
Isu yang menjadi perhatian utama dan akan diusung oleh DPD PIKI Maluku adalah, peningkatan peran serta sumber daya manusia lokal dalam pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), di antaranya pengembangan Maluku Integrated Port (MIP) dan pengelolaan Blok Masela.
Menurutnya, keterlibatan aktif generasi muda Maluku menjadi faktor krusial, agar pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Pembangunan yang baik harus mampu memberikan nilai tambah bagi orang Maluku sendiri. Sumber daya manusia lokal harus ditempatkan, sebagai pelaku utama dan penggerak, bukan hanya menjadi penonton dari berbagai kemajuan yang terjadi di wilayahnya,” tegasnya.
Selain membawa usulan dan gagasan ke forum kongres, DPD PIKI Maluku juga telah menyiapkan langkah tindak lanjut dengan merencanakan audiensi ke Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
Pertemuan tersebut diarahkanx untuk mendorong terlaksananya program-program pemberdayaan masyarakat, penguatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta peningkatan kapasitas generasi muda melalui penyelenggaraan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.
“Tak hanya itu, PIKI Maluku juga akan memohon dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat PIKI, guna memfasilitasi pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya,” sebut Abraham.
Sinergi dan kerja sama lintas pemangku kepentingan dinilai sangat penting, agar seluruh program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan di Maluku dapat berjalan secara lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Melalui partisipasi dan upaya yang dilakukan ini, dia berharap, kongres tidak hanya melahirkan rekomendasi yang bersifat normatif, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah strategis dan konkret yang berdampak langsung bagi kemajuan daerah.
“Secara khusus, diharapkan tercipta kebijakan yang memperkuat posisi dan peran masyarakat lokal, sehingga mereka tidak terpinggirkan dalam arus pembangunan nasional,” harap Abraham.
Tentang penulis
