Calon Sekkot Ambon, Robby Sapulette, saat memaparkan visi, misi, dan gagasan kerja dalam rangkaian seleksi terbuka jabatan Sekretaris Kota, yang berlangsung di Manise Hotel, Senin (27/4/2026). Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Calon Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Robby Sapulette menegaskan perlunya menerapkan langkah-langkah strategis, dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus mendorong reformasi birokrasi yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Sapulette, saat memaparkan visi, misi, dan gagasan kerja dalam rangkaian seleksi terbuka jabatan Sekretaris Kota, yang berlangsung di Manise Hotel, Senin (27/4/2026).
Dalam pemaparannya, Sapulette menyoroti tekanan yang dihadapi keuangan daerah, salah satunya terlihat dari tren terjadinya defisit anggaran pada tahun 2026.
Kondisi ini dinilainya menjadi peringatan dini, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot/ Ambon perlu segera beradaptasi, dan mencari sumber pembiayaan baru yang tidak hanya bergantung pada pola, dan sumber yang sudah ada selama ini.
“Ke depan, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber pendapatan yang bersifat konvensional. Kita harus mulai mencari, dan mengembangkan skema pembiayaan alternatif untuk mendanai berbagai program pembangunan. Salah satu langkah yang sudah mulai dipersiapkan adalah, membangun kerja sama strategis antara pemerintah daerah dengan pihak swasta,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi dengan sektor swasta terbukti mampu menjadi solusi konkret dalam mempercepat pembangunan.
Salah satu contohnya adalah, rencana pembangunan fasilitas klinik mata yang saat ini sudah memasuki tahap persiapan menuju implementasi.
“Meski demikian, setiap bentuk kemitraan yang dijalankan didukung dengan kesiapan peraturan dan kelembagaan yang memadai, agar kerja sama berjalan lancar, memberikan manfaat optimal, dan tidak menimbulkan risiko di kemudian hari,” kata dia.
Selain membahas aspek fiskal, Sapulette juga menyoroti struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, yang dinilai masih didominasi oleh pos belanja operasional.
Kondisi ini, kata dia, menjadi tantangan tersendiri, karena sebagian besar alokasi anggaran terserap untuk menunjang kebutuhan internal birokrasi, sehingga ruang untuk investasi dan pembangunan menjadi terbatas.
“Kondisi ini menunjukkan, bahwa sebagian besar dana yang kita miliki digunakan untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, tantangan utama kita saat ini adalah, bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar efektif, efisien, dan tidak terjadi pemborosan,” tegasnya.
Ia menekankan, bahwa upaya efisiensi anggaran tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur.
Dengan demikian, setiap pengeluaran anggaran akan memberikan dampak, dan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Sapulette mengungkapkan, bahwa lemahnya koordinasi dan komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu faktor penghambat kinerja pemerintahan, yang berujung pada tidak selarasnya perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
Menurutnya, memperkuat sistem dan tata kelola yang terintegrasi menjadi kunci utama, untuk memperbaiki kondisi tersebut.
“Seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu irama dan bekerja dalam satu sistem yang terhubung. Jika tidak, setiap instansi akan bekerja secara sendiri-sendiri, yang akhirnya membuat pelayanan menjadi lambat, tidak efisien, dan menimbulkan tumpang tindih tugas. Dengan sistem yang terintegrasi, pelayanan publik dapat diberikan secara lebih cepat, tepat, dan mudah diakses,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut, Sapulette mendorong percepatan implementasi Mal Pelayanan Publik, sebagai wadah yang mempertemukan dan menyatukan berbagai jenis layanan dalam satu sistem terpadu.
Langkah ini sekaligus berfungsi, untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antar instansi di lingkungan pemerintah daerah. Di sisi lain, optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi fokus perhatian utama.
Sapulette menilai, bahwa penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah merupakan langkah penting, karena selain meningkatkan transparansi, sistem ini juga mampu meminimalkan celah terjadinya kebocoran pendapatan.
“Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah harus dilakukan secara modern, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain sistem yang baik, kita juga membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan berlandaskan pada keilmuan, agar pengelolaannya berjalan secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Sapulette menegaskan peran dan tugas Sekkot di masa mendatang tidak lagi hanya terbatas sebagai pengelola administrasi, melainkan harus mampu berperan sebagai penggerak utama transformasi birokrasi.
“Posisi ini menuntut kemampuan untuk menyatukan visi, mengintegrasikan berbagai sistem kerja, melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan, serta memastikan, bahwa proses transformasi tata kelola pemerintahan berjalan secara berkelanjutan, dan memberikan hasil yang nyata,” tandas dia.
Tentang penulis
