Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Pemerintah Kota Ambon (Pemkot), untuk menghadiri rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi upaya pencegahan korupsi, yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah.
Undangan resmi tersebut tertuang dalam surat bernomor B/2370/KSP.00/70-76/04/2026 tertanggal 22 April 2026. Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 April 2026, mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB, dan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Penyelenggaraan rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan, yang dilakukan KPK terhadap seluruh pemerintah daerah, guna mencegah terjadinya praktik korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti dijelaskan, bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari agenda pemantauan, dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang sebelumnya telah disampaikan kepada Pemkot Ambon.
KPK menegaskan, bahwa kehadiran Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena beserta jajaran terkait sangat diharapkan, dan tidak dapat diwakilkan.
Sejumlah unsur dan pejabat yang turut diundang meliputi pimpinan DPRD Kota Ambon, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta kepala dinas dan instansi teknis lainnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang diisi dengan sambutan dari Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, dan perwakilan dari KPK.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah akan memaparkan materi-materi strategis, di antaranya perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, pelaksanaan proyek strategis daerah periode 2025–2026, serta realisasi belanja untuk honorarium dan perjalanan dinas selama tahun 2025.
Pada sesi utama, pembahasan akan difokuskan pada evaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa poin penting yang dikaji meliputi pokok-pokok pikiran DPRD, pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, serta perkembangan proses pengadaan barang dan jasa strategis, baik yang dilaksanakan melalui sistem e-purchasing maupun mekanisme pengadaan langsung pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
Kegiatan ini akan ditutup dengan sesi diskusi, penyusunan simpulan, dan perumusan rencana tindak lanjut. Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh peserta juga akan menandatangani berita acara kesepakatan, guna memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
KPK berharap melalui pertemuan ini, terjalin sinergi yang semakin kuat dan solid antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari praktik korupsi dapat tercapai dengan baik.
Tentang penulis
