KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Persandian yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026), hasil kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Papua Barat Daya.
Sebagai daerah otonom yang baru terbentuk, Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Namun, di tengah pesatnya adopsi sistem digital, ancaman di ruang siber juga terus berkembang mulai dari gangguan layanan, kerusakan integritas data, hingga risiko kebocoran informasi strategis yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal, menegaskan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintah. Menurutnya, fungsi persandian memegang peran sentral dalam menjaga keamanan komunikasi pemerintahan, melindungi data penting, serta mengelola penggunaan sertifikat elektronik.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian. Kami lakukan ini melalui penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi ASN, penyusunan kebijakan keamanan informasi, kesiapsiagaan menghadapi insiden, koordinasi erat dengan BSSN, serta menumbuhkan budaya sadar keamanan informasi di seluruh jajaran,” ujar Suardi saat membuka kegiatan.
Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan keamanan siber nasional, cara mengelola risiko, penanganan insiden, tata kelola persandian, pemanfaatan sertifikat elektronik, hingga strategi memperkuat keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Suardi juga menyoroti bahwa perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan Internet of Things (IoT) membuat tantangan keamanan semakin rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang kompeten, sistem yang andal, dan koordinasi antarkelembagaan yang kuat.
“Papua Barat Daya punya peluang emas membangun fondasi keamanan siber yang kokoh sejak awal. Ini kunci agar transformasi digital di daerah kami berjalan aman, terpercaya, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, mengingatkan bahwa transformasi digital adalah syarat pemerintahan modern, namun keamanan informasi adalah pilar utama yang tidak boleh diabaikan.
“Tanpa perlindungan yang memadai, inovasi digital akan menjadi rapuh dan justru bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Andri.
Berdasarkan data pemantauan BSSN sepanjang tahun 2025, tercatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik di ruang siber Indonesia. Sebanyak 93 persen di antaranya adalah aktivitas malware yang bertujuan mencuri data akses, sementara kasus kebocoran data dan serangan ransomware juga terus menunjukkan tren peningkatan.
Andri menekankan pembangunan infrastruktur digital di provinsi-provinsi baru wilayah Tanah Papua harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem pertahanan siber. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bersikap reaktif saat masalah terjadi, tetapi membangun kesiapsiagaan secara terstruktur dan sistematis, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mewajibkan penerapan standar keamanan pada setiap layanan digital pemerintahan.
Dalam bimtek ini, BSSN memfokuskan pendampingan pada lima strategi utama untuk meningkatkan kematangan keamanan siber di pemerintah daerah, yaitu: manajemen aset teknologi informasi, manajemen risiko keamanan informasi, penyusunan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT), serta penguatan perlindungan data pribadi dan persandian.
Kelima strategi ini diharapkan mampu mendorong indeks kematangan SPBE Papua Barat Daya sekaligus memperkuat pertahanan nasional di ruang siber. Andri juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dan berbagi informasi ancaman antarinstansi, agar dampak serangan siber dapat diminimalkan dan tidak meluas.
“Para peserta diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan berlatih secara teknis. Hasilnya, diharapkan berupa dokumen tata kelola, inventarisasi aset, dan rancangan tim tanggap insiden yang siap diterapkan langsung di instansi masing-masing,” pungkas Andri.(*/Mar)
Tentang penulis
