SORONG,BeritaAktual.co – UNICEF Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat sinergi untuk membangun sistem perlindungan anak yang kokoh, melalui kegiatan Penguatan Advokasi Tingkat Tinggi dan Penguatan Kapasitas dalam Mendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia yang digelar di Swiss-Belhotel Sorong, Selasa.
Ia menambahkan Langkah ini diambil mengingat pemenuhan hak anak di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Indeks Pemenuhan Hak Anak di Papua Barat Daya baru mencapai 58 persen, sementara kasus perkawinan anak, kekerasan terhadap anak, serta keterbatasan akses layanan akibat kondisi geografis yang menantang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Staf Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Dhiana Anggraeni, menegaskan bahwa anak merupakan aset utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Di Papua Barat Daya, satu dari tiga penduduk adalah anak, sehingga pemenuhan hak dan perlindungan mereka menjadi investasi sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia kedepan,” ujarnya.
Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini pada tahun 2025 sudah masuk kategori sedang dengan nilai 70,55, Dhiana menyampaikan masih banyak hak anak yang belum terpenuhi secara maksimal, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, maupun kesejahteraan.
Ia juga menekankan bahwa perlindungan anak bukan tanggung jawab satu pihak saja.
“Diperlukan kolaborasi erat seluruh Organisasi Perangkat Daerah, mitra pembangunan, masyarakat, hingga anak-anak sendiri agar sistem perlindungan anak dapat berjalan efektif,” jelasnya.
UNICEF memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak. Kerja sama ke depannya akan difokuskan pada penguatan sistem melalui penyusunan kebijakan dan regulasi yang jelas, dukungan alokasi anggaran, pemanfaatan data yang akurat, serta optimalisasi aplikasi SIMFONI PPA agar program yang disusun benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, partisipasi anak juga didorong melalui peran mereka sebagai Pelopor dan Pelapor, sehingga suara dan kebutuhan anak dapat menjadi bagian penting dalam setiap proses pembangunan.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Atika Rafika, menyambut baik dukungan UNICEF dan seluruh mitra pembangunan. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama agar program pemerintah dapat berjalan lancar di tengah keterbatasan anggaran dan kondisi keuangan daerah.
“Berbagai program yang telah direncanakan dalam RPJMN maupun RPJMD membutuhkan dukungan semua pihak agar tetap dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Atika.
Ia juga menambahkan bahwa kemitraan tidak hanya terbatas dengan UNICEF, tetapi akan terus diperluas dengan berbagai lembaga lain yang memiliki kepedulian serupa terhadap pemenuhan hak anak.
Salah satu fokus perhatian yang disampaikan adalah pemenuhan hak anak untuk bermain. “Anak butuh teman bermain dan fasilitas pendukung seperti taman bermain yang layak, ini juga bagian tak terpisahkan dari upaya pemenuhan hak mereka,” pungkas Atika.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi sekaligus mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal, meskipun daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.(*/Mar)
Tentang penulis
