SORONG,BeritaAktual.co – Ratusan Mama-Mama Papua yang berasal dari Kota Sorong dan berbagai kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) masih menduduki kawasan Lapangan Kantor Gubernur hingga sore sampai malam ,Selasa (1/7/2026).
Aksi ini dimulai dengan perjalanan jalan kaki atau longmarch dari Taman Deo menuju kompleks kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sebagai bentuk tekanan agar Gubernur bersedia menemui massa dan mendengarkan tuntutan mereka.
Gerakan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan, melainkan rangkaian aksi yang telah berulang kali diselenggarakan. Inti dari tuntutan mereka adalah permohonan dukungan modal usaha, pembangunan pasar khusus, serta program pembinaan yang nyata bagi para pedagang ibu-ibu asli Papua. Secara umum, aksi ini merupakan langkah penagihan janji yang pernah disampaikan Pemerintah Provinsi terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi dan fasilitas usaha bagi kelompok tersebut.
Menurut Levina Dwith, Koordinator Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2PM.KS), dasar tuntutan ini berasal dari pernyataan resmi Gubernur pada tanggal 25 April 2025 saat berdialog dengan para pedagang asal Papua.
Dalam pertemuan itu, Gubernur berjanji akan merespons aspirasi melalui kebijakan jangka pendek berupa bantuan modal usaha dan fasilitas pendukung, serta kebijakan jangka panjang yang mencakup pembangunan pasar khusus untuk pedagang asal Papua.
Namun hingga saat ini, Levina menilai belum ada kebijakan strategis yang benar-benar mendukung penyediaan modal maupun tempat usaha yang memadai bagi mereka.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program bantuan modal usaha yang berjalan pada Desember 2025 dan Januari 2026 dinilai tidak tepat sasaran. Dari total 2.448 penerima yang direncanakan dengan nilai keseluruhan anggaran sebesar Rp10.125.000.000, hanya sekitar 494 orang dari kalangan anggota P2PM.KS yang terlibat atau mendapatkan manfaat.
Selain itu, pihaknya menyatakan telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi pemerintah agar diterapkan mekanisme pembinaan yang lebih baik dan adil.
Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari dinas terkait. Sebaliknya, persyaratan dan prosedur akses program dianggap terlalu sulit dan berbelit-belit, sehingga membatasi kesempatan banyak ibu pedagang asal Papua untuk bisa mengakses bantuan yang tersedia
Dalam aksi hari ini, para demo mama-mama papua meminta lima poin tuntutan utama yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya:
1.Meminta Gubernur bersama Ketua DPRD setempat menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tertulis, yang mengatur kewajiban penyediaan anggaran tahunan sebesar Rp3 miliar hingga Rp6 miliar khusus untuk program dukungan modal usaha pedagang asal Papua.Dokumen ini diharapkan menjadi acuan wajib saat pembahasan anggaran daerah setiap tahunnya.
2.Menjelaskan skema nilai anggaran yang diajukan: nilai Rp3 miliar untuk program yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan nilai Rp6 miliar dialokasikan ke tingkat kabupaten dan kota dengan pembagian rata-rata Rp1 miliar per wilayah.
3.Menuntut agar pengelolaan program dukungan modal usaha diserahkan kepada lembaga independen yang khusus bergerak di bidang pembinaan pedagang Mama-Mama Papua. Pengelolaan tidak lagi boleh dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
4.Meminta jaminan kuota tempat jualan yang pasti bagi para pedagang asal Papua, baik di pasar sementara yang menggantikan lokasi Pasar Remu KM 10 maupun di lokasi Pasar Remu setelah dibangun kembali, disesuaikan dengan data pendaftaran pedagang yang ada.
5.Meminta penyerahan dokumen lengkap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terkait program bantuan hibah modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil milik Orang Asli Papua tahun 2025, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur PBD Nomor: 100.3.3.1/255/12/2025 tentang penetapan penerima dan besaran bantuan modal usaha mikro dan kecil di Provinsi PBD tahun anggaran tersebut.
massa masih bertahan di depan kantor Gubernur dan menunggu respons resmi dari Gubernur PBD (Mar)
Tentang penulis
