
SORONG, BeritaAktual.co – Untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan, Polda Papua Barat Daya bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Swiss‑Belhotel Kota Sorong, Selasa (17‑11‑2026).
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Kanwil BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma, S.SIT, MH QCRO bersama Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Dr Hengki Haryadi, S.IK, MH, dan disaksikan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Reska Oktoberia, SH, SM, MH.
Kepala Kanwil BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma menyatakan bahwa PKS ini menjadi momentum strategis guna membangun sinergi optimal antara Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, serta jajaran Polda Papua Barat Daya.
Ia menjelaskan ada delapan ruang lingkup kesepakatan yang harus dilaksanakan secara nyata, bukan sekadar seremonial.
“Inti kerjasama ini adalah penegakan hukum, kenyamanan masyarakat, perlindungan hak atas tanah, penanganan tindak pidana pertanahan, termasuk pemberantasan mafia tanah. Kita ingin tercipta kepastian hak atas tanah, iklim investasi yang kondusif, serta penyelesaian persoalan agraria secara cepat, tepat, tuntas, dan terukur di Tanah Malamoi, Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Keliopas Fenitiruma.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Dr Hengki Haryadi menegaskan bahwa persoalan pertanahan di wilayah Papua Barat Daya memiliki kompleksitas tersendiri, karena tanah berkaitan erat dengan sejarah, adat‑istiadat, identitas, serta hak‑hak masyarakat adat yang harus dilindungi. Menurutnya, tanah bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan memiliki nilai sosial, budaya, dan historis bagi masyarakat Tanah Papua.
Kapolda menetapkan tiga fokus utama dalam pelaksanaan PKS. Pertama, pencegahan serta deteksi dini potensi konflik pertanahan melalui koordinasi lintas‑sektor, dialog, dan pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah. Kedua, penegakan hukum guna memberantas mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan lahan, dan penyalahgunaan administrasi pertanahan. Ketiga, pengamanan serta kepastian hukum aset negara melalui percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah milik negara.
“Kerjasama ini harus berjalan nyata, jangan hanya berhenti pada penandatanganan dokumen. Saya menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran untuk berkoordinasi secara berkala dengan Kantor Pertanahan di masing‑masing wilayah agar permasalahan pertanahan dapat dipetakan dan diselesaikan secara terpadu dengan mengedepankan keadilan serta kepentingan masyarakat,” tegasnya
Acara penandatanganan PKS dihadiri jajaran pejabat Polda Papua Barat Daya, antara lain Dirreskrimum Kombes Pol Junov Siregar, S.H., S.I.K., M.K.P.; Dirreskrimsus Kombes Pol Iwan P. T. P. Manurung, S.I.K., M.H.; Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, S.H.; Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K.; serta para Kapolres Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Maybrat.
Dengan sinergi antara Polda Papua Barat Daya dan Kanwil BPN Papua Barat, diharapkan terbangun pola penanganan permasalahan pertanahan yang lebih responsif, terkoordinasi, serta berorientasi pada perlindungan hak‑hak masyarakat sekaligus stabilitas keamanan wilayah Papua Barat Daya.(Mar)







