SORONG. Beritaaktual.co – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Sorong menyayangkan pernyataan segelintir orang yang mengaku sebagai kader senior DPD Partai Golkar Papua Barat, menolak penunjukan Lambertus Jitmau oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, sebagai penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) I, Partai Golkar Papua Barat Daya.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris DPD, Astrid Andi Sampara, Senin (13/01/2023) di kantor DPD Partai Golkar Kota Sorong, di Jl. Arfak, Kampung Baru, Kota Sorong Papua Barat Daya.
Terkait point-point yang disampaikan para senior-senior DPD Partai Golkar Papua Barat, seperti konsolidasi organisasi, kaderisasi dan rekrutmen calon menurut Astrid, semua sementara dilakukan oleh DPD Golkar kota Sorong. Sedangkan mengenai sprindik Dewan Pimpinan Pusat untuk mengevaluasi ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Lambertus Jitmau bukan menjadi ranah DPD Golkar kota Sorong.
“Jujur saja, bicara konsolidasi, kami kota Sorong sedang melakukan konsolidasi. Point kedua berbicara mengenai sprindik, kita tidak berurusan dengan sprindik! Yang kita harapkan, segera dipercepat pelaksanaan musyawarah wilayah daerah provinsi Papua Barat Daya,” ujar Astrid.
Astrid Andi Sampara berharap, mereka yang mengaku senior-senior partai Golkar Papua Barat itu, seharusnya berpikir lebih jernih dan sistematis. Seharusnya tambah Astrid, masalah-masalah seperti ini disampaikan terlebih dahulu ke DPP, agar DPD dapat memberikan pertimbangan yang kemudian mempertemukan kedua belah pihak, untuk menyelesaikan masalah ini.
“Seharusnya mereka sampaikan dulu ke DPD, bukan langsung main kasih keluar perbyataan begitu di media. Saya harap masalah ini dapat diselesaikan secara baik karena ini tentang marwah partai,” tutup Astrid.
Sebelumnya, Minggu 12/02/2023, Kader Senior DPD Partai Golkar Papua Barat menolak penunjukan Lambert Jitmau sebagai penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) I Partai Golkar Papua Barat Daya. Penolakan itu dilontarkan karena para kader merasa Lambert Jitmau tidak mengerti berorganisasi dan tidak melakukan pengkaderan selama menjadi Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat yang menyebabkan menurunnya performa Partai Golkar di Provinsi Papua Barat.
Kader juga meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menetapkan seorang pelaksana (plt) Ketua Partai Golkar Papua Barat Daya dari unsur Wakil Ketua DPP Partai Golkar untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan musda I Partai Golkar Papua Barat Daya. (JA)