Hadirnya “Titipan” Bawaslu RI Ancam Jatah Kursi Perempuan Papua

Bagikan berita ini

 

KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Polemik diduga hadirnya “Titipan” Bawaslu RI pada seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028 atas nama Zatriawati, yang kini masuk dalam tahap 10 besar dapat mengancam jatah kursi Perempuan Papua di Lembaga Pengawas Pemilu.

Jika diamati dari hasil nilai tes kesehatan yang dilaksanakan di Polda Papua Barat baru-baru ini antara sesama peserta wanita, Zatriawati memiliki nilai tertinggi dibandingkan Regina Gemenop. Bahkan nilai tertinggi yang diperolehnya melebihi 19 peserta lain yang ikut seleksi kesehatan.

“Hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah beredar di masyarakat itu sudah membuktikan bahwa peserta atas nama Zatriawati nilai kesehatannya paling fantastis. Berarti peserta lain itu tidak sehat, selain itu Dia sendiri (Zatriawati) yang direkomendasikan, sementara peserta lain keterangan hanya dipertimbangkan, luar biasa,” tutur Jubelina, salah satu pemerhati Perempuan Papua kepada Media ini. Rabu, 21/06/23.

Zatriawati merupakan mantan anggota Bawaslu Sulawesi Tengah periode lima tahun lalu. Dikabarkan Dia mengikuti seleksi Bawaslu Provinsi Sulteng untuk kedua kalinya, namun yang bersangkutan tidak lolos. Setelah adanya informasi perekrutan Bawaslu PBD, Zatria lalu mendaftarkan diri ikut seleksi dan memperoleh nilai fantastis dibandingkan peserta lainya.

Apabila hal ini tidak disikapi dengan baik, maka kata Jubelina, secara otomatis jatah kursi perempuan papua diambil oleh Zatriawati yang diduga kuat adalah “titipan” Bawaslu RI. Porsi Kursi Bawaslu di Provinsi Papua Barat Daya khususnya perempuan harus diisi oleh orang Papua.

Polemik munculnya dua Surat Keputusan Tim Seleksi Bawaslu Papua Barat Daya periode 2023-2028 yang viral di masyarakat menjadi catatan buruk sepanjang perekrutan Bawaslu, apalagi Bawaslu Papua Barat Daya adalah lembaga yang baru hadir di provinsi yang baru seumur jagung, dengan demikian seharusnya proses perekrutan calon anggota Bawaslu provinsi ini berlangsung sesuai ketetapan Tim Seleksi.

“Bawaslu sudah bentuk Tim Seleksi untuk merekrut calon anggota bawaslu, seharusnya berikan kepercayaan penuh kepada Timsel, bukan bentuk baru mau stel Timsel,” tutur Jubelina.

Sementara, Hasan Makassar yang merupakan salah satu anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Papua Barat Daya periode 2023-2028, seperti yang dikutip dari tobnews.com mengaku jika penetapan nama yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI pada tanggal 15 Juni 2023 tidak melalui mekanisme rapat pleno tim seleksi.

“Kayaknya nama terakhir itu sudah tidak melalui pleno di timsel. Karena saya tidak pernah dihubungi untuk dimintai pendapat lagi. Ya, kalau begini kan sama saja saya tidak dihargai. Dan ini sama saja melecehkan saya sebagai anggota tim seleksi yang sedari awal bekerja. Kalau ada pleno, kan saya pasti akan terima karena itu dilakukan sesuai mekanisme. Artinya saya harus menghargai keputusan dari suara terbanyak. Tapi ini tidak. Tiba-tiba ada pengumuman dan saya tidak mengetahuinya,” tegas Hasan Makassar. [dwi]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.