KOTA SORONG BeritaAktual.co-Dalam rangka menghadapi proses tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di Pemerintahan Papua Barat Daya
ya melalaui Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol).
Tentunya hal ini pun merajuk pada asas maupun aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau lebih Familiar disebut asas Pemilu yang mana asas pemilu diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan UU No 7 Tahun 2017.
Tentunya hal ini akan melahirkan wujud nasionalisme yang demokratis terhadap memilih figur maupun sosok seorang pemimpin .Memenuhi dan memperkuat hal tersebut kesbangpol Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu yang berlangsung di Aston Hotel, Jumat (28/06/24).
Kegiatan ini megusung tema memperkuat demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi wujudkan pilkada berintegritas.Diharapkan melalui tema ini masyarakat atau pemilih yang berhak menberikan hak suaranya memiliki integritas yang baik dan memahami prilaku sebagai pemilih.
Kesiapan pemilihan umum kepala Daerah 2024 Papua Barat daya untuk memperkuat kan demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi wujudkan pemilu ada berintegritas bertempat hotel Aston, Jumat (28/6/2024)
Demokrasi di Indonesia khususnya di provinsi Papua Barat daya daerah ini oleh karena itu artinya kombinasi dan persiapan yang matang agar pasangan ada ini berjalan lancar dan baik dalam rangka mewujudkan pemilu .
Sellvyiana Sangkek Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat daya mengatakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di provinsi Papua Barat daya bertujuan mengidentifikasi masalah yang dapat mengganggu jalannya Pilkada,
“Meningkatkan koordinasi antara penyelenggara pemilu, aparat pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat seeta membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada sehingga mewujudkan insan yang memiliki integritas yang tinggi” Pungkas selvi.
PJ Gubernur Mohammad Musa’ad.M.Si menuturkan kesiapan untuk Pilkada yang akan berlangsung harus dibarengi dengan sesuatu yang baik.
” Otonomi khusus kita itu, punya data mengatasi otonomi sudah lama yang pertama itu itu terkait dengan bagaimana kita memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral oleh provinsi lain.” tutup. (mrn).
. # Abdu kepeles