KOTA SORONG,BeritaAktual.co,- Melihat polemik masyarakat terkait kebutuhan bahan bakar termasuk harga hingga antrian panjang menginisiasi anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia menggandeng BPH Migas membahas perihal yang kerap terjadi di masyarakat,Rabu (18/09/24).
Sebanyak kurang lebih 150 peserta yang hadir dari mahasiswa, pelaku usaha migas, pemerintah dan sejumlah tokoh masyarakat,sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal ini terlihat peserta berdatangan sejak pukul 07.00 WIT bertempat di Vega Hotel Kota Sorong.
Jacob Kareth selaku Sekda Kota Sorong memberikan apresiasi atas pelaksanaan kecamatan yang berlangsung sebagai tugas dan fungsi BPH Migas sebagai Badan pengatur kegiatan hilir minyak dan pengangungkatan gas bumi melalui pipa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001.
“Kami menyambut baik kegiatan ini, terutama proses pengaturan dan pengawasan pasokan BBM dan Gas Bumi dapat berjalan baik,” pungkas Jacob Karet.
Ia juga menambahkan melalui pemaparan ini kiranya ada pengaturan yang lebih baik lagi, mengingat bahan bakar menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat Kota Sorong.
“Kiranya ada regulator dan pengawasan lebih baik lagi, khususnnya kouta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sorong dan sayapun berharap akan berkurangnya antrian panjang di hampir setiap SPBU dan juga menghindari para pengguna yang sengaja berlaku curang untuk kepentingan dan keuntungan pribadi,”tambah Sekda Kota Sorong.
Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia,Ia menjelaskan inisasi kegiatan ini tercipta karena banyaknya laporan terkait sejumlah kendala dan peninjauan langsung ditengah masyarakat.
Menurut Rico, dari peninjauan Komisi VII DPR RI, ditemukan masih banyak kendala terkait program digitalisasi sebagai instrumen pembatasan dan pengawasan untuk implementasi BBM tepat sasaran pada tahun anggaran 2025 mendatang.
Selain itu dirinya juga menyoroti kelangkaan BBM bersubsidi ini sangat mempengaruhi sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan transportasi umum. Rico menilai bahwa penyalahgunaan subsidi oleh oknum tertentu adalah faktor penyebab diantara berbagai kendala yang ada.
” Terima kasih kepercayaan masyarakat kepada saya, hingga saya masih dipercayakan kembali untuk melayani dan memperjuangkan hak-hak masyarakat kedepan,salah satunya melalui kegiatan ini semoga dari input yang masuk dapat menjadi langkah untuk kembali diperjuangkan agar apa yang diharapkan kita semua ikut di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa,”tandasnya.
Pada kesempatan yang sama Komite BPH Migas yang diwakili Narcicy Makalew mengajak masyarakat sama-sama mengawasi pasokan yang didistribusikan ditengah masyarakat.
” Pokoknya kalau menurut ade,kaka dan bapa/ibu kalau melihat yang aneh-aneh segera dilaporkan, ini nomor hotline yang bisa dihubungi 0812-3000-0136 atau bisa melayangkan ke aduan@bphmigas.go.id” himbau Narcicy saat memberikan materi. (ARY)