
KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos menegaskan Papua Barat Daya adalah bagian sah dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak ada ruang bagi pihak manapun yang mencoba memecah persatuan bangsa dengan klaim sepihak.
Ini ditegaskan Gubernur Papua Barat Daya saat konferensi pers menanggapi adanya usaha dari sejumlah oknum yang hendak mendirikan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) di bawah pimpinan Abraham Goram Gaman, Senin malam (21/42025) bertempat di lantai dua, kantor Gubernur PBD.
Dikatakan Gubernur, terkait klaim kelompok yang NRFPB yang tengah beredar d media sosiali adalah tidak sah secara konstitusi. Segala bentuk tindakan yang menyimpang dari konstitusi akan ditindak melalui jalur hukum.
“Mereka telah menyebarkan narasi menyesatkan dan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kami akan bersinergi dengan TNI dan Polri untuk melakukan pemetaan, penindakan, serta pencegahan lanjutan terhadap aktivitas separatis,” ujar Gubernur, Senin 21 April 2025.
Gubernur juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan klaim-klaim dari pihak-pihak manapun tersebut yang menyesatkan. Karena segala bentuk tindakan yang menyimpang dari konstitusi akan ditindak melalui jalur hukum.

Senada, Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol Semmy Ronny Tabhaa juga menyatakan, Polda Papua Barat Daya tidak akan mentoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindakan pidana makar dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.
“Kami awasi ketat aktivitas kelompok ini, termasuk distribusi konten mereka di media sosial. Setiap pelanggaran akan diproses hukum dengan tegas dan terukur kepada kelompok-kelompok mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Pernyataan serupa juga ditegaskan Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Totok Sutriyono S.Sos.,M.M., bahwa kelompok NRFPB jelas merupakan gerakan inkonstitusional. Atas klaim tersebut TNI mendukung penuh tindakan penegakan hukum oleh Polri. Apabila terdapat indikasi penggunaan senjata atau ancaman serius terhadap kedaulatan, maka TNI akan bertindak tegas untuk keutuhan NKRI adalah harga mati.
“Kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh propaganda yang menyesatkan. Pemerintah dan aparat keamanan akan terus memantau serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, dan dihadiri oleh sepuluh unsur pimpinan Forkopimda, antara lain wakil Gubernur, Danrem 181/PVT, Kabinda PBD, Wakapolda, Dirintelkam Polda PBD, Kepala Kesbangpol, Dandim 1802/Sorong, Ketua MRP PBD, dan Staf Ahli Gubernur.
Sebelumnya, seperti dikutip dari Suarapapua.com dengan judul, Viral! Petinggi NRFPB Datangi Sejumlah Instansi Pemerintah Hingga Kepolisian di PBD.
Sejumlah orang yang mengaku pejuang Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dibawah pimpinan Abraham Goram Gaman mendatangi sejumlah instansi di Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Senin (14/4/2025).
Kedatangan kubu NRFPB ke sejumlah instansi pemerintah guna menyerahkan surat dari presiden NRFPB Forkorus Yaboisembut dengan nomor 220335/Pres/NRFPB perihal “Perundingan Damai” tertanggal 25 Maret 2025 dan surat nomor 30425/Pres/NRFPB tentang “Three Parties RTC” tertanggal 5 April 2025 yang telah dikirim ke presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan tembusannya ke sejumlah pihak di dalam dan luar negeri. (Red)





