
AMBON, BeritaAktual.co – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun menegaskan, masalah keamanan bukan saja menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, tetapi seluruh pemangku kepentingan.
“Urusan keamanan ini bukan hanya tanggung jawab aparat saja, tapi tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan,” kata Benhur, saat dihubungi dari Ambon, Rabu (30/4/2025).
Untuk itu dia mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk segera segera turun tangan menyikapi konflik yang kembali menghangat di wilayah Maluku Tengah.
Ia mengingatkan bahwa kehadiran negara tak bisa ditawar-tawar, terutama dalam menjamin rasa aman warga.
Benhur juga mengingatkan, bahwa kehadiran negara tak bisa ditawar-tawar, terutama dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Dia menilai aparat keamanan cenderung lamban, dalam merespons ketegangan yang muncul di beberapa titik konflik. Ia mengkritik pola penanganan yang cenderung reaktif ketimbang preventif.
“Jangan tunggu ada pemalangan jalan atau kekacauan baru bertindak. Negara harus hadir lebih dulu, sebelum semuanya terlambat,” tegas dia.
Benhur juga menyinggung konflik yang terjadi antara Desa Tulehu dan Tial sebagai contoh ketegangan yang perlu disikapi dengan pendekatan menyeluruh. Menurut dia, penyelesaian konflik harus mengedepankan asas keadilan dan keterbukaan informasi.
“Jangan lihat kasus ini sepotong-sepotong. Ada sebab, ada akibat. Negara hukum tak boleh pilih kasih, dalam mengungkap kebenaran,” kata Benhur.
Ia juga meminta Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku, untuk segera mengambil langkah konkret untuk meredam situasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.