Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun.
AMBON, BeritaAktual.co – DPRD Provinsi Maluku menunjukkan kekecewaan mendalam atas kinerja Pasar Mardika, yang merupakan pasar sentral di Kota Ambon, yang mencatatkan pendapatan jauh di bawah target.
Dengan proyeksi awal sebesar Rp 18 miliar, realisasi pendapatan tahun ini hanya mencapai Rp 900 juta, sebuah angka yang dinilai sangat memprihatinkan. Estimasi terbaru pun hanya menargetkan Rp 5 miliar, masih jauh dari harapan.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun menyampaikan kritik pedas terhadap kondisi ini. Ia menyebutkan bahwa kegagalan mencapai target pendapatan bukan hanya sekadar masalah angka, tetapi juga ancaman serius terhadap proyeksi fiskal daerah, dan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.
“Ini bukan sekadar soal angka yang tidak tercapai, ini soal komitmen dan kemampuan kita dalam mengelola aset daerah. Pasar Mardika ini potensi besar, tapi kenapa tidak bisa dimaksimalkan?,” ujar Benhur kepada wartawan di Ambon, Rabu (26/112025).
Lebih lanjut, Benhur menyoroti tata kelola pasar, yang dinilai buruk sebagai penyebab utama rendahnya pendapatan. Ia menilai, bahwa pengelola pasar gagal menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pedagang dan pembeli.
Sistem retribusi yang tidak efektif, kebersihan yang kurang terjaga, dan keamanan yang tidak terjamin membuat pedagang enggan beraktivitas di dalam pasar.
“Kita lihat sendiri, banyak pedagang yang lebih memilih berjualan di luar pasar, di pinggir jalan. Ini kan jelas, karena mereka tidak nyaman dengan kondisi di dalam. Pengelola pasar harusnya lebih kreatif dan inovatif, dalam menarik pedagang dan pembeli,” tegasnya.
Menanggapi situasi yang semakin memburuk, DPRD Provinsi Maluku membuka opsi untuk menyerahkan pengelolaan Pasar Mardika sepenuhnya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Langkah ini, menurut Benhur, diambil sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan potensi pendapatan pasar, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemkot Ambon memiliki perangkat yang lebih lengkap, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kebersihan. Mereka punya pengalaman dan sumber daya yang lebih memadai untuk menata pasar ini dengan lebih baik,” jelas Benhur.
Namun, opsi ini juga menimbulkan pertanyaan. Apakah penyerahan pengelolaan ke Pemkot Ambon merupakan solusi yang tepat, atau justru pengakuan atas kegagalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam mengelola aset daerah.
“Beberapa pihak menilai, bahwa penyerahan pengelolaan hanya akan memindahkan masalah dari satu tangan ke tangan lain, tanpa ada jaminan perbaikan yang signifikan,” ujar dia.
Jika Pemkot Ambon benar-benar mengambil alih pengelolaan Pasar Mardika, mereka akan menghadapi sejumlah tantangan berat.
Selain masalah tata kelola yang sudah kronis, Pemkot Ambon juga harus berurusan dengan masalah sosial, seperti pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar, pungutan liar, dan praktik-praktik ilegal lainnya.
Selain itu, Pemkot juga harus memiliki visi yang jelas tentang bagaimana mengembangkan Pasar Mardika menjadi pusat perdagangan yang modern dan berdaya saing. Pasar Mardika bukan hanya sekadar tempat jual beli, tetapi juga bagian dari identitas dan sejarah Kota Ambon.
Olehnya itu, Benhur mendesak pemerintah daerah, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pasar Mardika.
Evaluasi ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar untuk merumuskan rencana aksi yang konkret dan terukur.
“Kita tidak bisa lagi menunda-nunda. Pasar Mardika ini aset kita, potensi kita. Kita harus segera bertindak untuk menyelamatkannya,” pungkas Benhur.
Dengan situasi yang semakin mendesak, nasib Pasar Mardika kini berada di persimpangan jalan. Apakah pemerintah provinsi akan mampu memperbaiki tata kelola pasar, ataukah pengelolaan akan diserahkan ke Pemkot Ambon.
“Yang jelas, masyarakat Maluku berharap, agar Pasar Mardika dapat kembali menjadi kebanggaan dan sumber pendapatan daerah yang signifikan,” tandas Benhur.
Tentang penulis
