
KABUPATEN SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmen menghadirkan negara ada di tengah masyarakat, dengan menyelenggarakan penyaluran bantuan sosial kepada penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak panti asuhan.
Kegiatan yang berlangsung di kesekretariatan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Papua Barat Daya, SP2 Kabupaten Sorong, Jumat (9/1/2026). Kegiatan ini juga merupakan bagian dari prioritas pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan langsung oleh Gubernur.
Gubernur Papua Barat Daya yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan, ini merupakan bukti kepedulian negara untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan.
Bahwa negara melalui daerah benar-benar hadir untuk masyarakat dengan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara nyata, efektif, dan berpihak pada rakyat. Selain itu negara juga merespons kebutuhan masyarakat hingga mengatasi ketimpangan sosial dan masalah hukum.
Gubernur juga mengapresiasi pengelola panti, relawan, dan komunitas yang mendampingi kelompok rentan, serta menyatakan bahwa pembangunan provinsi tidak hanya fokus pada infrastruktur tetapi juga nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Papua Barat Daya, Anace Nauw, menyampaikan, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin provinsi mencapai 103.570 jiwa (sekitar 17,95 persen) dan penyandang disabilitas usia di atas lima tahun sekitar 1,4 persen.
“Pada tahun 2026, dinas akan menyusun Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan Sosial serta membangun rumah data digital untuk kelompok rentan dan lembaga sosial,” ujarnya.
Bantuan yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2025 terbagi dua kategori. Pertama, 50 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas (kursi roda, tongkat ketiak, tongkat kaki tiga, dan lainnya) serta dua unit mesin pertanian untuk kelompok UMKM disabilitas dari Dinas Pertanian dan Perikanan.
Kedua, 330 paket makanan yang dibagikan secara merata (110 paket masing-masing) kepada penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan anak-anak panti asuhan.
Usai pembagian bantuan, pemerintah juga memborong barang dagangan hasil usaha penyandang disabilitas seperti hasil kebun dan kerajinan tangan. (*/Mar)







