Rapat koordinasi pengendalian inflasi, yang digelar di Ruang Rapat Villisingen, Jumat (30/1/2026). Foto-Q/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, pengendalian inflasi di wilayahnya tidak boleh hanya sebatas perencanaan pada kertas, melainkan harus diwujudkan melalui langkah konkret dan komitmen solid dari seluruh komponen Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Pernyataan ini disampaikan Wali Kota, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, yang digelar di Ruang Rapat Villisingen, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, inflasi di Kota Ambon memiliki karakteristik yang sangat fluktuatif, dengan banyak faktor yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat, melalui administrated prices.
“Kita pernah menghadapi inflasi hingga di atas tujuh persen, yang dipicu oleh sejumlah kebijakan nasional seperti kenaikan harga BBM, tarif transportasi udara, cukai produk tembakau, serta penyesuaian harga beras. Pada periode itu, sektor transportasi, dan bahan bakar menjadi kontributor terbesar terhadap kenaikan angka inflasi,” jelas Wattimena.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah daerah tidak dapat disalahkan secara sepihak, jika inflasi disebabkan oleh kebijakan tingkat pusat.
Tanggung jawab penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon baru berlaku ketika kenaikan harga dipicu oleh volatile food, yakni komoditas pangan lokal seperti ikan, sayuran, dan hasil pertanian lainnya yang harga mudah berubah.
“Untuk masalah fluktuasi harga pangan lokal, inilah yang menjadi fokus kerja kita. Oleh karena itu, kita perlu memiliki peta jalan pengendalian inflasi, yang jelas dan benar-benar dapat diterapkan di lapangan,” ucapnya.
Wali Kota mengingatkan, agar seluruh pihak tidak hanya sibuk menyusun dokumen perencanaan yang rapi, namun melupakan implementasinya.
Menurutnya, banyak kasus di mana perencanaan dibuat dengan sangat baik, namun tidak diikuti dengan tindakan nyata yang berdampak bagi masyarakat.
“Jangan sampai dokumen hanya menjadi hiasan rak. Kita membutuhkan aksi yang nyata, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Sebagai solusi konkret, ia menyebutkan perlunya antisipasi terhadap kenaikan harga ikan yang selalu terjadi saat musim ombak datang.
Langkah yang bisa dilakukan antara lain, membangun fasilitas cold storage dan melakukan pembelian ikan secara masif ketika produksi melimpah dan harga terjangkau.
“Ketika pasokan ikan melimpah dan harganya murah, pemerintah harus mengambil peran aktif untuk membeli dan menyimpannya. Kemudian, ketika musim ombak membuat stok berkurang dan harga naik, kita bisa memasarkan stok tersebut atau bahkan membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah cara yang efektif, untuk menjaga stabilitas harga,” jelasnya.
Wattimena juga menekankan bahwa tugas TPID tidak hanya melaporkan adanya kenaikan harga, tetapi juga harus mampu menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasinya.
“Jika hanya memberitahu bahwa harga ikan naik karena ombak besar, itu hanya tugas pelaporan data. TPID harus bisa memberikan informasi lengkap, harga naik sebesar X persen, dan ini adalah langkah yang telah kita lakukan untuk menekan kenaikan tersebut’,” ujarnya.
Selain itu, ia mengangkat permasalahan kerja sama antar daerah dengan Kabupaten Maluku Tengah yang belum berjalan optimal terkait pasokan cabai rawit.
Meskipun telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU), namun ketika harga cabai melonjak, pasokan dari daerah tetangga tersebut tidak pernah terealisasi.
“Kita punya kesepakatan tertulis, tapi ketika dibutuhkan, tidak ada kontribusi yang datang. Jika pihak Kabupaten Maluku Tengah tidak bisa mengirim, maka kita harus proaktif datang langsung ke sana dan mengambil langkah intervensi, agar pasokan cabai bisa masuk ke pasar Ambon,” ungkapnya.
Selain kerja sama antar daerah, Wattimena juga mendorong pengembangan urban farming di lahan-lahan yang belum dimanfaatkan di dalam kota.
Aktivitas seperti penanaman cabai, kangkung, serta budidaya ikan air tawar di lingkungan rumah bisa menjadi cara untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar dan menjaga stabilitas harga.
“Jika setiap tiga rumah tangga di Ambon bisa menanam cabai sendiri, permintaan cabai di pasar akan berkurang secara signifikan dan harga akan lebih mudah dikendalikan,” tambahnya.
Pada akhir rapat, ia menekankan pentingnya memanfaatkan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Ia meminta seluruh OPD terkait, untuk melakukan pemantauan harga secara berkala setiap minggu agar setiap potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sejak dini.
“Perencanaan yang matang adalah fondasi yang baik, namun keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen dan kerja keras kita semua. Jika kita bekerja bersama dengan sungguh-sungguh, saya yakin inflasi di Kota Ambon dapat dikendalikan dengan baik,” tandas Wali Kota.
Tentang penulis
