
Kegiatan After Lunch Ketahanan Pangan Daerah Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M, Jumat (13/2/2026). Foto-Q/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, melalui Dinas Ketahanan Pangan gencar melakukan antisipasi, untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang tiga momen besar keagamaan tahun ini, yaitu Tahun Baru Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi menyampaikan hal ini dalam kegiatan After Lunch Ketahanan Pangan Daerah Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, dua periode yang paling berpengaruh terhadap pola konsumsi dan dinamika harga adalah Ramadan dan Idul Fitri, yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap inflasi daerah.
“Berbasis analisis data dari tahun 2024 hingga awal 2025, kami mengidentifikasi sebanyak 11 komoditas yang cenderung mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan,” ungkap Faradilla.
Komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, sayur hijau, wortel, kacang panjang, kacang buncis, mentimun, minyak goreng, dan bensin. Diantaranya, beras, beberapa jenis sayuran, serta minyak goreng menjadi fokus prioritas pengendalian.
Selain itu, pasca Ramadan dan Idul Fitri juga tidak dapat diabaikan. Beberapa komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, tomat, ikan segar, telur ayam, bawang putih, susu kental manis, dan ikan asap perlu mendapatkan perhatian khusus, untuk mencegah fluktuasi harga yang tidak terkendali.
“Pada awal Februari 2026, data menunjukkan, bahwa harga bawang merah dan beras masih berada di atas rata-rata harga selama tiga tahun terakhir (2024-2026),” beber dia.
Meskipun harga bawang merah menunjukkan sedikit penurunan, nilainya belum kembali ke tingkat rata-rata historis. Sebaliknya, telur, cabai merah, dan cabai rawit menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan tren harga sebelumnya.
Sebanyak 15 komoditas di Maluku diatur melalui mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Namun, kondisi terkini menunjukkan, bahwa 11 di antaranya masih dijual di atas batas yang ditetapkan. Hanya empat komoditas yang tetap berada di bawah standar harga, yaitu beras medium, beras SPHP, beras medium non-SPHP, dan daging sapi.
Atamimi memperkirakan, kebutuhan beras masyarakat Maluku pada bulan Februari mencapai 23.500 ton per bulan, sementara minyak goreng diperkirakan mencapai 1.649 ton.
Faradilla menjelaskan, bahwa menjelang dan selama momen keagamaan, tingkat konsumsi rumah tangga cenderung naik antara 10 hingga 15 persen, dibandingkan periode biasa.
“Perhitungan kebutuhan ini tidak hanya mencakup keperluan rumah tangga, melainkan juga mencakup kebutuhan industri, kegiatan pemerintahan, dan sektor lainnya. Berdasarkan data tersebut, pemerintah menyusun neraca pangan daerah, untuk memastikan ketersediaan stok,” sebut dia.
Dikatakan, dari hasil evaluasi neraca bahan strategis, komoditas seperti beras, daging sapi, telur, bawang merah, dan minyak goreng berada dalam kondisi aman dengan stok yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan hingga dua bulan setelah Ramadan.
Sementara itu, cabai merah dan cabai rawit tercatat berada di bawah batas aman. Namun, hal ini tidak berarti terjadi kekurangan pasokan.
“Cabai termasuk komoditas yang memiliki umur simpan pendek, sehingga pergantian stok di pasar terjadi setiap tiga hari. Meskipun secara data terlihat rendah, pasokan komoditas ini tetap terjaga dengan baik,” jelasnya.
Untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian, Badan Pangan Nasional telah membentuk Satuan Tugas Pengendalian Harga, Keamanan, dan Distribusi Pangan melalui Surat Keputusan resmi.
Satgas ini akan melakukan pemantauan harian, pengawasan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga pusat, serta menyelidiki jika ditemukan lonjakan harga tidak wajar atau praktik penyimpangan dalam distribusi.
Di tingkat Provinsi Maluku, kata Atamimi, satgas tersebut diketuai oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, dengan anggota dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian.
Sebagai langkah konkret untuk menjamin keterjangkauan harga, Pemerintah Provinsi Maluku juga merencanakan pelaksanaan kegiatan pasar murah sebanyak tujuh kali hingga menjelang Idul Fitri, dengan fokus utama di Kota Ambon.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa stok pangan tersedia melimpah, harga tetap terkendali, dan mutu produk juga terjaga dengan baik, terutama di masa menjelang dan selama bulan Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri,” tandas Faradilla.







