Anggota DPR Otsus PBD Tolak Pemotongan Dana Otsus, Minta Anggaran Justru Ditambah
KOTA SORONG,BeritaAktual.co – Anggota DPR Otonomi Khusus (Otsus), Robert Wanma, menegaskan keras agar alokasi dana Otsus tidak dikurangi oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemotongan anggaran tersebut akan langsung melumpuhkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan untuk masyarakat.
“Dana otsus itu tidak boleh dipotong. Kalau dipotong, kita mau buat apa? Bapak Gubernur tidak bisa bikin apa-apa,” ujar Robert Wanma kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus bersama Kementerian Keuangan, di Vega Hotel, Rabu (15/4/2026).
Robert menilai, jumlah anggaran yang diterima saat ini justru masih sangat minim jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan mendesak di tanah Papua. Oleh sebab itu, alih-alih mengurangi, pemerintah pusat justru diminta untuk menambah alokasi anggaran tersebut.
Papua sebagai Paru-Paru Dunia Perlu Perhatian Khusus
Perhatian khusus juga perlu diberikan mengingat Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan yang menjadi paru-paru dunia. Anggaran yang memadai sangat krusial untuk mendukung sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan yang menjadi hak dasar masyarakat.
Dalam rapat tersebut, berbagai aspirasi dari ketua maupun anggota fraksi telah disampaikan langsung kepada perwakilan pemerintah pusat. Bahkan, ke depannya pemerintah daerah berencana membentuk tim khusus untuk menemui pihak pusat hingga tingkat Presiden demi menyuarakan kepentingan ini.
Minta Ruang Kewenangan Lebih Luas
Selain soal anggaran, Robert juga menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tentang Otsus. Ia menilai kewenangan yang diberikan selama ini belum berjalan secara optimal.
Ia meminta agar pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih luas, khususnya dalam pengelolaan hak daerah dan penyusunan regulasi. Kebijakan yang dibuat tidak boleh mengabaikan kondisi sosial, budaya, dan hak masyarakat adat setempat.
“Papua bukan wilayah kosong. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan hak masyarakat adat,” tegasnya.
Terutama bagi Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah pemekaran baru, sinergi dalam penyusunan regulasi sangat dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan efektif, lancar, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.(*/Mar)
Tentang penulis
