Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menilai, lemahnya pelaporan program dan capaian pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu penyebab berbagai keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon belum mendapat perhatian dan pengakuan yang optimal dari pemerintah pusat.
“Oleh karena itu, perbaikan sistem pelaporan menjadi fokus evaluasi, yang akan segera dilakukan di seluruh OPD,” tegas Wali Kota kepada wartawan, usai memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, di Balai Kota Ambon, Senin (1/6/2026).
Wali Kota menegaskan, berbagai capaian pembangunan yang berhasil diraih Pemkot Ambon, selama beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya diketahui pemerintah pusat, akibat kurang maksimalnya pelaporan yang dilakukan oleh OPD.
Menurut Wali Kota, persoalan yang dihadapi bukan karena minimnya kinerja pemerintah daerah, melainkan karena banyak hasil kerja yang belum terdokumentasi, dan tersampaikan secara baik kepada kementerian maupun lembaga terkait.
“Masalah yang dihadapi adalah, kita tidak melaporkan apa yang kita lakukan ke pusat. Itu pernyataan dari pihak kementerian, bukan dari saya sendiri,” tegas dia.
Ia menjelaskan, bahwa selama ini Pemkot Ambon terus menjalankan berbagai program prioritas, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah pusat umumnya melakukan penilaian berdasarkan laporan resmi, yang diterima secara berkala dari daerah.
Oleh sebab itu, meskipun sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, capaian tersebut tidak selalu tercermin dalam hasil evaluasi maupun penilaian yang dilakukan pemerintah pusat.
“Semua ini merupakan hasil kerja yang kita lakukan setiap saat. Namun, pemerintah pusat mengandalkan laporan yang disampaikan secara berkala, agar mereka mengetahui apa yang telah kita kerjakan,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Wali Kota mengaku, telah menginstruksikan seluruh OPD, untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengelolaan data.
Setiap perangkat daerah diminta memastikan seluruh program dan hasil pembangunan terdokumentasi secara lengkap, serta dilaporkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, setiap sektor pembangunan memiliki jalur koordinasi dan pelaporan tersendiri, yang harus dimanfaatkan secara optimal agar capaian daerah dapat diketahui oleh pemerintah pusat.
“Langkah evaluasi yang kita lakukan adalah, meminta seluruh OPD untuk melaporkan kinerjanya. Sebab setiap bidang pembangunan memiliki lini sektornya masing-masing, yang bertugas menyampaikan apa yang telah dikerjakan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Wali Kota mengungkapkan, bahwa sejumlah indikator pembangunan daerah sebenarnya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Di antaranya adalah, penurunan angka stunting dan berkurangnya tingkat kemiskinan yang mendekati satu persen.
Namun, capaian tersebut belum memberikan dampak maksimal terhadap penilaian pemerintah pusat, karena tidak seluruh data pendukung tersampaikan secara baik.
“Angka stunting kita turun cukup signifikan, tingkat kemiskinan pun berkurang hampir satu persen. Namun, semua itu tidak dapat dinilai dengan baik, apabila tidak dilaporkan secara tertulis dan resmi,” ungkapnya.
Ia menduga, kendala administrasi dan penginputan data di masing-masing OPD menjadi faktor, yang menyebabkan sejumlah capaian pembangunan belum tercatat dalam sistem pelaporan nasional.
“Di setiap sektor terdapat data yang dimiliki oleh masing-masing OPD. Kemungkinan besar data tersebut tidak diinputkan dengan baik, sehingga akhirnya tidak tersampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan, bahwa tujuan utama pembenahan sistem pelaporan bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan, melainkan memastikan kerja keras pemerintah daerah mendapat pengakuan yang layak, berdasarkan data dan fakta yang tersedia.
“Kita telah bekerja dengan sungguh-sungguh, namun yang mendapatkan apresiasi justru daerah lain yang memiliki sistem pelaporan lebih baik. Oleh karena itu, sistem pelaporan harus diperbaiki, agar apa yang telah kita kerjakan dapat diketahui dan dinilai secara objektif,” tegasnya.
Pemkot Ambon, lanjut Wali Kota, berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola data dan pelaporan di seluruh perangkat daerah, agar setiap capaian pembangunan dapat terdokumentasi secara akurat, serta menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat pada masa mendatang.
“Apabila memang layak mendapatkan apresiasi, tentunya hal tersebut harus didukung dengan laporan yang disampaikan terlebih dahulu. Hal inilah yang akan kita perbaiki ke depannya,” tandas dia.
Tentang penulis
