SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se wilayah ini merilis laporan terbuka terkait serangkaian peristiwa bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, transparansi, serta bukti nyata perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah musibah yang menimpa sejumlah wilayah.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kami tidak akan tinggal diam ketika saudara-saudari kami tertimpa musibah,” tegas BPBD Papua Barat Daya.
Sepanjang periode tersebut, setidaknya tiga jenis bencana besar tercatat melanda wilayah Raja Ampat, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong, mulai dari tanah longsor, banjir, hingga gempa bumi yang sempat memicu ancaman tsunami. Berikut rincian peristiwa dan langkah penanganan yang telah, sedang, dan akan dilakukan:
Tanah Longsor Melanda Raja Ampat, 1 September 2025
Bencana tanah longsor terjadi di Kelurahan Sapordanca, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, dipicu oleh curah hujan deras dengan intensitas sangat tinggi. Akibat kejadian ini, sebanyak 29 unit rumah mengalami kerusakan, 1 rumah ibadah rusak, serta satu bangunan penahan tanah atau talud jebol.
Segera setelah kejadian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat langsung turun ke lokasi didampingi tim gabungan dari TNI dan Polri untuk membersihkan material longsor. Alat berat pun dikerahkan guna mempercepat proses penanganan di lapangan. Hingga kini, pemerintah masih terus melakukan pendataan rinci kebutuhan 29 keluarga terdampak, menyiapkan bantuan logistik dari tingkat provinsi, serta berkoordinasi untuk rekonstruksi bangunan yang rusak.
Banjir Meluas di Kota dan Kabupaten Sorong, Agustus–September 2025
Di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, bencana banjir berlangsung berulang kali selama Agustus hingga September 2025. Di Kota Sorong, genangan air merendam 8 kelurahan yang tersebar di 6 distrik, sementara di Kabupaten Sorong dampak serupa melanda Distrik Mayamuk dan Aimasi. Penyebab utamanya adalah curah hujan ekstrem yang bertemu dengan pasang air laut serta luapan dari lima sungai besar di wilayah tersebut.
Data mencatat, sebanyak 5.125 jiwa terdampak di Kota Sorong, dan 1.400 rumah terendam air di wilayah Kabupaten Sorong. Upaya penanganan yang sudah dilaksanakan meliputi pengaktifan posko darurat oleh BPBD Kota Sorong, perbaikan dan pengerjaan normalisasi Sungai Makbusun serta Sungai Klafma oleh Kementerian Pekerjaan Umum, hingga penempatan pompa air bergerak di titik-titik kritis.
Pemerintah kini berfokus pada perbaikan saluran drainase permanen di 8 kelurahan yang kerap dilanda banjir, serta melakukan sosialisasi luas kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai guna mencegah pendangkalan dan banjir berulang.
Gempa Bumi dan Ancaman Tsunami, Juli 2025
Pada Juli 2025, wilayah Sorong diguncang gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,8 dengan pusat gempa berada 64 kilometer di arah Timur Laut Kota Sorong. Peristiwa ini disusul dengan peringatan dini ancaman tsunami menyusul gempa yang terjadi di Kamchatka pada 30 Juli 2025.
Langkah cepat langsung diambil pemerintah: BPBD segera mengeluarkan surat edaran kewaspadaan ke 4 distrik rawan bencana, yaitu Maladumes, Sorong Barat, Sorong, dan Sorong Manoi. Sekolah dan kantor pemerintahan pun diperbolehkan menghentikan kegiatan lebih awal, sementara masyarakat diimbau untuk menjauhi garis pantai. Berkat kesiapsiagaan dan kepatuhan warga, tidak ada korban jiwa maupun kerusakan bangunan yang dilaporkan pasca kejadian ini.
Ringkasan Dampak Bencana 2025–2026
Secara keseluruhan, dampak dari rangkaian bencana tersebut tercatat sebagai berikut:
– 29 unit rumah rusak (Raja Ampat)
– 5.125 jiwa terdampak (Kota Sorong)
– 1.400 rumah terendam air (Kabupaten Sorong)
– 1 fasilitas ibadah rusak
– 1 talud jebol/rusak
– 0 korban jiwa
Rencana Tindak Lanjut Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menyusun sejumlah langkah strategis lanjutan, antara lain mengirim tim penilai untuk pendataan ulang ke Raja Ampat, menyalurkan bantuan logistik, memperbaiki talud yang rusak, serta mengalokasikan anggaran dari APBD untuk rekonstruksi rumah warga. Di Kota Sorong, prioritas diberikan pada penguatan sistem peringatan dini tsunami di empat distrik rawan.
Apabila kemampuan dan anggaran daerah dirasa belum cukup untuk menuntaskan seluruh penanganan, pemerintah provinsi berkomitmen untuk mengajukan bantuan ke Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mekanismenya akan dimulai dengan penetapan status Tanggap Darurat oleh Gubernur, diikuti pengajuan permohonan, asesmen bersama, hingga penyaluran bantuan melalui APBN. Bantuan yang direncanakan meliputi pembangunan kembali 29 rumah warga, penyediaan hunian sementara, hingga perbaikan infrastruktur umum dan fasilitas ibadah.
Imbauan Penting Bagi Masyarakat
Pemerintah juga mengingatkan seluruh warga untuk tetap waspada dan mengikuti langkah keselamatan saat bencana terjadi:
– Saat Banjir: Segera mengungsi ke tempat lebih tinggi, hindari menyeberangi arus air, dan matikan aliran listrik rumah.
– Saat Tanah Longsor: Jauhi tebing dan lereng curam, segera mengungsi jika hujan turun terus-menerus, serta waspadai retakan tanah di sekitar pemukiman.
– Saat Peringatan Tsunami: Langsung menuju tempat evakuasi ke gedung bertingkat atau perbukitan, jangan memantau gelombang dari pantai, dan ikuti arahan petugas.
Laporan ini menjadi bukti bahwa pemerintah terus bergerak, bekerja sama, dan berkomitmen memulihkan kondisi wilayah serta melindungi nyawa dan harta benda masyarakat Papua Barat Daya.(*)
Tentang penulis
