
KOTA SORONG, Beritaktua.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengumpulan dan Informasi Pengelolaan Data bagi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Kader KB se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung di Rilich Panorama Hotel, pada Rabu (10/6/2027).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para PLKB dan kader KB dalam melakukan pendataan keluarga secara akurat. Data ini nantinya akan menjadi dasar utama pelaksanaan berbagai program keluarga berencana, serta langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka stunting di daerah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes P2KB Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A. Kambu, menjelaskan bahwa bimtek ini difokuskan pada penguasaan kemampuan mengumpulkan hingga mengelola data keluarga menggunakan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Menurutnya, seluruh program yang berjalan, mulai dari Bangga Kencana hingga KB Pascapersalinan, kini telah terintegrasi dalam satu aplikasi tersebut.
“Basis dari seluruh pendataan yang dilakukan adalah keluarga. Saat ini program-program seperti Bangga Kencana, KB Pascapersalinan, dan berbagai program lainnya telah terintegrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga. Karena itu, kader KB dan penyuluh KB harus memiliki pemahaman yang sama serta membangun kolaborasi yang kuat agar data yang diperoleh benar-benar akurat,” ujar dr. Jan Pieter.
Ia menekankan, validitas data keluarga sangat krusial untuk mendukung berbagai intervensi pemerintah, terutama dalam upaya penurunan stunting. Dengan pendataan yang baik, berbagai faktor risiko penyebab stunting dapat teridentifikasi lebih awal, sehingga langkah pencegahan bisa dilakukan secara tepat sasaran.
Salah satu faktor risiko yang menjadi perhatian utama adalah jarak kehamilan yang terlalu dekat. Dr. Jan Pieter menegaskan, idealnya jarak antar kelahiran adalah sekitar dua tahun. Jarak yang terlalu dekat akan mengurangi perhatian ibu terhadap pemenuhan gizi dan kesehatan anak sebelumnya, yang pada akhirnya meningkatkan risiko anak mengalami stunting.
“Jangan sampai seorang ibu baru melahirkan satu bulan kemudian sudah hamil lagi. Idealnya jarak kehamilan sekitar dua tahun. Jika jarak kehamilan terlalu dekat, perhatian terhadap pemenuhan gizi dan kesehatan anak sebelumnya bisa berkurang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya stunting,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, dr. Jan Pieter berharap para PLKB dan kader KB tidak hanya mahir dalam pengelolaan data, tetapi juga mampu memberikan edukasi yang efektif kepada masyarakat. Edukasi ini diharapkan dapat mendorong keluarga bersedia menggunakan alat kontrasepsi pasca persalinan serta memahami pentingnya perencanaan keluarga demi kesehatan ibu dan anak.
Selain penguasaan sistem data, para peserta juga dibekali pemahaman mendalam mengenai indikator data keluarga yang berkaitan langsung dengan pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan keluarga secara menyeluruh.
Ia menambahkan, peran PLKB dan kader KB sangat strategis karena mereka berada di garis depan pendampingan masyarakat. Data yang akurat dan terkelola dengan baik menjadi kunci agar setiap program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya.
“Peran kader KB dan penyuluh KB sangat penting karena mereka berada di garis depan dalam mendampingi masyarakat. Melalui data yang baik dan akurat, program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.(*/Mar)






