SORONG,BeritaAktual.co – Dugaan penyalahgunaan ijazah milik Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sorong atas nama Sherly Tupamahu yang diduga digunakan untuk kepentingan akreditasi RSUD John Piet Wanane, kini ditanggapi serius oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Isu ini terungkap langsung dari pihak yang menjadi korban atas praktik tersebut.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya, Amos Atkana, menegaskan pelayanan kesehatan adalah bagian vital dari layanan publik yang wajib dikelola secara profesional. Rumah sakit yang dibangun dengan visi besar oleh pemerintah daerah dan diharapkan menjadi pusat rujukan terbesar di Indonesia Timur, justru terhambat oleh sejumlah persoalan manajerial yang mengemuka.
Polemik yang menyita perhatian publik ini dinilai membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola rumah sakit. Ombudsman pun mendesak Pemerintah Kabupaten Sorong, dinas teknis terkait, serta DPR Kabupaten Sorong untuk bergerak bersama meninjau ulang seluruh manajemen di RSUD JP Wanane.
Tak hanya soal dugaan penyalahgunaan dokumen, sorotan juga tertuju pada fasilitas medis yang belum berfungsi maksimal. Layanan operasi jantung yang sudah diresmikan akhir 2024 dan direncanakan beroperasi penuh tahun 2025, hingga kini belum berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula layanan hemodialisa atau cuci darah yang pelayanannya belum optimal.
Sebagai lembaga pengawas eksternal, Ombudsman berkewajiban memberikan saran perbaikan. Dugaan maladministrasi ini menjadi perhatian utama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama warga awam yang minim pemahaman medis dan menjadi pihak paling rentan dirugikan.
“Kondisi ini sangat disayangkan, apalagi bagi pasien yang butuh penanganan cepat dan tepat. Kami mendorong pemerintah daerah segera membenahi manajemen RSUD John Piet Wanane, terutama tata kelola internal. Evaluasi ini wajib dilakukan agar pelayanan publik berjalan baik,” tegas Amos.
Ombudsman juga meminta DPR Kabupaten Sorong meningkatkan fungsi pengawasannya lewat pemantauan langsung terhadap kinerja rumah sakit. Melalui evaluasi menyeluruh dan kerja sama semua pihak, diharapkan RSUD JP Wanane dapat kembali berfungsi sesuai tujuan awalnya sebagai pusat layanan kesehatan unggulan di wilayah Papua Barat Daya.(*/Mar)
Tentang penulis
