SORONG,BeritaAktual.co- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif pelaksanaan Launching dan Aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi di kawasan Indonesia Timur, yang dilaksanakan secara serentak dan hybrid pada Jumat, (2/6/2026).
Kegiatan tersebut turut berlangsung di SPPG Sorong, Jalan Maibo, Intimpura, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dan dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya H. Ahmad Nausrau, selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua Barat Daya, bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, kepala distrik, serta calon penerima manfaat program MBG.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional.
“Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Papua Barat Daya, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menggulirkan program prioritas nasional, yaitu Program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat Papua Barat Daya menyambut dengan sangat antusias program ini,” ujar Wagub.
Wagub kemudian melaporkan perkembangan pelaksanaan program MBG di Papua Barat Daya. Saat ini terdapat 31 SPPG aglomerasi yang telah operasional, serta 14 SPPG wilayah 3T yang telah berjalan.
Adapun penerima manfaat dari peserta didik mulai jenjang TK hingga SMA tercatat sebanyak 67.276 orang, penerima manfaat kelompok 3B sebanyak 11.509 orang, guru dan tenaga pendidik sebanyak 5.395 orang, serta tenaga kerja atau relawan SPPG sebanyak 1.309 orang.
Dengan demikian, total penerima manfaat Program MBG di Papua Barat Daya saat ini mencapai 84.180 orang.
Namun, Wagub menegaskan masih terdapat pekerjaan yang perlu mendapat perhatian bersama, khususnya percepatan operasional SPPG di wilayah 3T.
“Dari enam daerah bawahan di Papua Barat Daya, hanya Kota Sorong yang full untuk aglomerasi, sementara selebihnya lebih banyak wilayah 3T. Namun hingga saat ini baru 14 yang operasional,” jelasnya.
Karena itu, Wagub meminta perhatian dan dukungan Badan Gizi Nasional (BGN) agar pembangunan dan operasional SPPG di wilayah 3T Papua Barat Daya dapat dipercepat sehingga manfaat program MBG dapat dirasakan masyarakat hingga ke kampung-kampung, terutama anak-anak asli Papua.
Wagub secara khusus menyampaikan bahwa Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw hingga saat ini masih membutuhkan percepatan operasional SPPG.
“Kami ada dua kabupaten di Papua Barat Daya yang hingga saat ini belum operasional SPPG-nya, yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Karena itu kami mohon dukungan dan atensi penuh agar dapur SPPG di wilayah 3T ini bisa segera operasional,” tegasnya.
Selain persoalan percepatan operasional, Wagub juga mengangkat persoalan biaya penyelenggaraan MBG di Papua Barat Daya.
Menurutnya, kondisi geografis dan tingginya biaya distribusi di Papua menyebabkan harga kebutuhan pangan berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Karena itu, ia meminta agar terdapat penyesuaian harga satuan layanan SPPG di Papua Barat Daya.
“Terakhir kami juga mohon atensi terkait harga. Terutama di Kota Sorong, harga satuan SPPG ini disamakan dengan di Jawa. Padahal harga di Papua lebih tinggi, sehingga menyulitkan para pengelola SPPG untuk memberikan layanan yang terbaik,” ungkapnya.
BGN Siapkan Aturan Khusus untuk Wilayah Papua Permintaan tersebut mendapat respons langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam tanggapannya, Kepala BGN, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi baru yang memberikan perlakuan khusus bagi pelaksanaan program MBG di wilayah 3T, khususnya Papua.
Ia menjelaskan bahwa faktor kemahalan, tingkat kesulitan dan kondisi geografis menjadi pertimbangan penting dalam penyelenggaraan program MBG di wilayah Papua.
“Wilayah 3T khususnya di daerah Papua akan ada treatment khusus terkait kemahalan. Tidak mungkin kemudian disamakan seperti di Jawa dengan harga yang sama, pasti kualitas barangnya akan berbeda,” jelasnya.
Kepala BGN juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan peraturan badan yang secara khusus mengatur pelaksanaan program di wilayah 3T, termasuk aspek kemahalan dan tingkat kesulitan wilayah.
Hal tersebut menjadi kabar positif bagi Papua Barat Daya karena kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pengelola SPPG untuk menyesuaikan penyediaan makanan bergizi dengan kondisi riil di lapangan.
MBG Harus Hadir Sampai ke Kampung
Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, keberadaan SPPG bukan hanya persoalan pembangunan dapur pelayanan gizi, tetapi merupakan bagian dari upaya memastikan anak-anak Papua mendapatkan akses makanan bergizi secara merata.
Wagub Ahmad Nausrau menegaskan bahwa perhatian terhadap wilayah 3T harus terus diperkuat agar program nasional tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat di kawasan perkotaan, tetapi juga masyarakat yang berada di kampung-kampung dan wilayah terpencil.
“Kami berharap dapur SPPG 3T ini bisa segera operasional sehingga melayani masyarakat kita, terutama anak-anak asli Papua yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung,” ujarnya.(***)
Tentang penulis
