WAISAI, BeritaAktual.co – Anggota Komisi VII DPR-RI, Fraksi Partai NasDem, Rico Sia bersama BPH Migas bersinergi menggelar sosialisasi tentang tugas fungsi dan kinerja BPH Migas, bertempat di Aula Korpak Villa, Kota Waisai, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat, 24 Februari 2023. Sosialisasi tugas fungsi dan kinerja BPH migas dibuka secara resmi oleh Rico Sia ditandai pemukulan tifa.
Dalam sambutan Komite BPH Migas, Yapit Sapta menjelaskan, BPH Migas sebagai Lembaga Regulasi, melakukan pengaturan ketersediaan dan distribusi, juga pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi yang ditetapkan pemerintah agar dapat terjamin di seluruh wilayah indonesia.
“BPH Migas hanya ada satu lembaga yang berada di Jakarta dan memiliki 354 personil. Dengan jangkauan yang begitu luas sehingga dari keterbatasan inilah berbagai persoalan terus dihadapi,” ujar Yapit.
Dalam melaksanakan, menjalankan tugas dan fungsi lanjut Yapit menjelaskan, BPH migas telah menugaskan badan usaha untuk menyuplai Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar dan minyak tanah dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau pertalite, sehingga ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terjamin diseluruh wilayah. Namun saat ini, subsidi maupun kompensasi BBM belum tepat sasaran.
“Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2022, bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran subsidi dan kompensasi yang begitu besar hingga tiga kali lipat yaitu berkisar 524 triliun. Jadi ini anggaran yang sangat besar, ternyata banyak sekali penikmat BBM subsidi itu adalah masyarakat yang termasuk golongan mampu. Hal ini yang harus kita benahi bersama,” paparnya.
Menurut Yapit, BPH Migas juga telah menetapkan kuota BBM JBT solar dan JBKP premium berdasarkan kebutuhan, sesuai dengan program pemerintah yakni bbm satu harga, yang tujuannya menghadirkan keadilan bagi rakyat menjadi hal prioritas untuk dikawal BPH Migas.
“Dengan adanya sosialisasi ini, kami BPH Migas menyampaikan terima kasih kepada bapak Rico Sia yang berada di Komisi VII DPR-RI sebagai mitra kami, terima kasih bapak Rico yang bersedia menghadirkan mereka (BPH Migas – Red) untuk bertemu warga masyarakat guna mensosialisasikan tugas fungsi dan kinerja kami,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR-RI, Rico Sia dalam sambutannya, mengatakan, terselenggaranya kegiatan ini lantaran adanya aspirasi dari Dapil yaitu dari Pemerintah Raja Ampat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Raja Ampat yang mengirim surat pada tanggal 17 Januari 2023, tentang penyaluran kuota BBM subsidi JBT (Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu) dan JBKP (Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan/Pertalite) tahun 2023 oleh PT. Pertamina tidak sesuai dengan Penetapan BPH Migas.
Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 lanjut Rico menjelaskan, bahwa bertugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Untuk itu, kegiatan ini dilakukan merupakan bentuk dari caranya menindaklanjuti aspirasi masyarakat Raja Ampat yang merupakan warga Dapil-nya supaya bisa memperoleh jawaban-jawaban atau solusi-solusi atas segala persoalan Migas yang terjadi di Kepulauan ini.
Melalui kegiatan sosialisasi, Rico Sia berharap adanya interaksi antara BPH Migas dengan para undangan secara langsung, interaksi terkait BBM, seperti kuota BBM atau berupa temuan penyelewengan BBM. Rico Sia juga berharap dalam interaksi tersebut mampu mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan yang ada.
“Karena seperti yang kita ketahui bahwa BBM ini merupakan sektor yang vital karena semua negara di dunia perlu minyak dan gas. Sehingga minyak dan gas punya peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Harapan saya, agar BPH Migas mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap jenis kuota, penetapan kuota, serta pendistribusian kuota BBM di Raja Ampat,” tutup Rico.
Hadir dalam sosialisasi tersebut, Komite BPH Migas, Abdul Halim, Danposal Raja Ampat, Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Raja Ampat, Kepala Disperindag Raja Ampat, Perwakilan Polres Raja Ampat, serta ratusan peserta sosialisasi. [David]
Tentang penulis
