Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.
AMBON, BeritaAktual.co – Retaknya hubungan antara Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Wakil Gubernur, Abdullah Vanath, bukan sekadar isu politik permukaan.
Lebih dari itu, keretakan ini mencerminkan masalah struktural dan kultural yang mendalam dalam tata kelola pemerintahan di provinsi tersebut.
Analisis mendalam mengungkap, bahwa akar keretakan ini berakar pada persaingan kekuasaan, tarik-menarik kepentingan, dan warisan konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Isu yang semula dianggap sebagai dinamika internal pemerintahan, kini telah menjadi sorotan publik, dengan potensi implikasi yang luas.
Sumber-sumber terpercaya di lingkungan pemerintahan Maluku mengindikasikan, bahwa keretakan ini berakar pada perbedaan pandangan strategis, alokasi sumber daya, dan pengaruh politik. Persaingan di antara lingkaran pendukung masing-masing pemimpin juga disebut-sebut memperburuk situasi.
Menanggapi ini, Pengamat Sosial Politik Maluku, Ardiman Kelihu mengungkapkan, bahwa fenomena disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah hal baru, namun tetap mengkhawatirkan.
“Perpecahan semacam ini sering terjadi di berbagai daerah, dan Maluku tidak terkecuali. Polanya seringkali muncul di tahun-tahun awal pemerintahan, dengan eskalasi konflik yang semakin terlihat seiring berjalannya waktu,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, yang diterima wartawan, di Ambon, Senin (1/12/2025).
Ardiman mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada keretakan hubungan ini, yakni pembagian kewenangan dan jabatan yang dianggap tidak adil, di mana gubernur seringkali memegang kendali yang lebih besar.
Kemudian tekanan dari politisi, tokoh agama, dan kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi kebijakan, dan alokasi sumber daya, dan persiapan untuk pemilihan kepala daerah berikutnya, yang memicu persaingan dan intrik politik.
“Di Maluku, kita melihat kombinasi dari faktor-faktor ini. Sayangnya, hal ini dapat mengganggu fokus pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan, yang penting bagi masyarakat,” kata Ardiman.
Ardiman juga menyoroti potensi dampak negatif dari konflik elite politik terhadap kohesi sosial di Maluku.
“Meskipun terlalu dini untuk mengatakan, bahwa keretakan ini akan langsung memicu konflik komunal, kita tidak boleh meremehkan potensi polarisasi yang dapat terjadi. Masyarakat Maluku perlu menjaga persatuan dan kesatuan, terutama di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang ada,” tegasnya.
Untuk mengatasi situasi ini, Ardiman menyarankan, agar kedua pemimpin segera mengambil langkah-langkah konstruktif.
“Dialog terbuka dan jujur sangat penting. Mereka harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok, serta fokus pada kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Selain itu, Ardiman juga menekankan perlunya reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
“Kita membutuhkan sistem yang adil dan profesional, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Ini akan membantu mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan,” katanya.
Dia berharap, agar para pemimpin daerah dapat menunjukkan kedewasaan politik, dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Tentang penulis
