Juru Bicara Pemkot Ambon, DR. Ir. Ronald Lekransy, M.Si. Foto-Ist/BA
AMBON, BeritaAktual.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberikan tanggapan, terkait kritik yang dilontarkan akun Facebook (FB) milik Ahmad Taher menyangkut kinerja kepemimpinan Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si, setelah apel perdana pemerintahan periode 2026 yang digelar, Senin (5/1/2026).
Juru Bicara Pemkot Ambon, DR. Ir. Ronald Lekransy, M.Si mengaku, pihaknya telah menanggapi kritik tersebut melalui akun resmi FB Beta Ambon.
Menurutnya, setiap bentuk masukan dari masyarakat merupakan bukti, bahwa publik memiliki kepedulian yang tinggi terhadap arah pembangunan kota.
“Kami sangat menghargai setiap kritik yang datang dari masyarakat. Hal ini menunjukkan, bahwa partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan sudah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan semangat demokrasi. Kritik yang diberikan akan menjadi dasar bagi kami, untuk terus melakukan perbaikan pada setiap program dan kebijakan,” jelas Lekransy kepada wartawan, di Ambon, Jumat (9/1/2026).
Lekransy mengungkapkan, bahwa kondisi fiskal Pemkot Ambon di tahun 2026 menghadapi tantangan, akibat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum kuat, sehingga masih banyak bergantung pada bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.
Meskipun kondisi defisit menjadi realitas yang harus dihadapi, pihaknya telah menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.
“Kita tidak menyembunyikan kondisi keuangan yang sedang dihadapi. Namun, melalui upaya penguatan sektor-sektor yang dapat meningkatkan PAD, efisiensi penggunaan anggaran, serta penetapan prioritas program yang lebih jelas, kami berkomitmen, untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam pembahasan terkait permasalahan sampah, Ronald mengaku, penanganannya masih perlu ditingkatkan.
Beberapa langkah konkret telah dilakukan, diantaranya penambahan jumlah kendaraan pengangkut sampah, penataan ulang sistem pengumpulan dan pengangkutan, serta kampanye edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan benar.
“Perlu dipahami, bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Dibutuhkan perubahan kesadaran, dan perilaku bersama dari seluruh warga, untuk benar-benar mengatasi masalah ini secara tuntas,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah parkir liar yang sering mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama di sekitar kawasan Terminal dan Pasar Mardika, Pemkot Ambon mengambil langkah yang kombinasi antara pendekatan persuasif, dan penegakan peraturan yang tegas.
“Kita telah menetapkan larangan tegas, untuk parkir di badan jalan. Penertiban dilakukan secara berkala bersama dengan aparat penegak hukum, terkait untuk memastikan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat,” ujar Lekransy.
Penataan kawasan Pasar Mardika juga menjadi fokus utama Pemkot Ambon. Menurut Lekransy, kebijakan ini bukan merupakan langkah sementara, melainkan bagian dari program penataan jangka panjang.
Saat ini, lanjut Ronald, pihaknya tengah melakukan kajian mendalam, untuk menyusun skema penataan usaha informal yang lebih adil, teratur, dan memperhatikan kesejahteraan seluruh pedagang yang beroperasi di sana.
Selain itu, masalah banjir yang kerap terjadi di kawasan pertokoan juga mendapatkan perhatian serius dari Pemkot.
Upaya penanganan dilakukan melalui beberapa sisi, mulai dari pekerjaan normalisasi saluran drainase, evaluasi dan pembenahan tata ruang wilayah, hingga penertiban pembangunan liar yang menghalangi aliran air.
“Kami mengimbau masyarakat, agar tidak membuang sampah ke dalam saluran drainase, karena hal ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir berulang di berbagai lokasi,” tandasnya.
Mengenai keluhan terkait keterlambatan pembayaran Tunjangan Profesi Pegawai Negeri Sipil (TPP ASN), Lekransy menjelaskan, bahwa hal tersebut bukan merupakan kehendak pemerintah, melainkan dampak dari dinamika pergerakan keuangan daerah, serta mekanisme proses transfer dana dari pusat yang membutuhkan waktu tertentu.
“Kami tidak akan mencari alasan atau pihak yang bisa disalahkan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, kami terus melakukan perbaikan pada sistem manajemen keuangan daerah agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” jelasnya.
Untuk itu, Lekransy mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon, untuk tetap memberikan masukan dan kritik konstruktif, namun juga bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah dalam berbagai program pembangunan.
“Membangun Kota Ambon menjadi lebih baik adalah, tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Kritik yang diberikan adalah bentuk pengawasan publik yang sah, dan sangat dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan,” tandas dia.
Tentang penulis
