SORONG,BeritaAktual,co,Banyaknya keluhan dari masyarakat mulai dari yang hanya mengalir bak air kencing hingga tidak pernah mengalir berhari-hari,membuat warga berkomentar pedas hampir disemua platform media sosial.
Namun dibalik komentar pedas netizen Pemerintah Daerah melalui dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih terus berupaya mengoptimalkan pendistribusian air secara maksimal termasuk melakukan pertemuan bersama pemilik hak ulayat yang kini melakukan penutupan sementara sumur yang terletak di malasaum sehingga hampir seluruh perumahan di Distrik Aimas tidak teraliri ke rumah-rumah warga.
Moment pengambilan kembali dari PT Andriyani Jaya Abadi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menginisiasi masyarakat adat menuntut berbagai hak yang dianggap warga sangat penting dan harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yakni diantaranya :
-Mengenakan biaya Imtek atau Penampungan Bak Air sebanyak 4 unit sebesar Rp 100.000.000 /bulan.
-Mengenakan biaya Rp 50.000..000 untuk halaman bak Malasaum.
-Meminta dibukakan rekening perbankam kepada semua Kepala Keluarga Besar Mobalem -Ulim
-Pemerintah wajib memberikan atau menyokong kebutuhan biaya pendidikam yang bersekolah di SMA dan Perguruan Tinggi.
-Pemerintah daerah wajib memperhatikan biaya kesehatan keluarga besar Mobalen Jlim Malasaum.
-Penambahan 1 anggota karyawan daro kampung Malasaum.
-Meminta ke 3 orang anak dari kampung Malasaum yang berstatus honor menjadi Pegawai Tetap.
-Untuk biaya kesehatan dan pendidikan tidak boleh diambil dari hasil yang ada dalam point pertama.
-Apabila pihak pemerintah tidak setuju dengan permintaan dari keluarga besar Mubalen Ulim Malasaum maka air tersebut akan ditutup.
-Apabila pihak pemerintah setuju dengan keputusan keluarga besar Mobalen Ulim Malasaum maka akan dibuat surat perjanjian kontrak antara pihak pemerintah dengan pihak keluarga besar Mobalen Ulim Malasaum dan surat kontrak tersebut akan ditinjau kembali dalam waktu 5 tahun kedepan.
Permintaan keluarga besar Mobalen Ulim Malasaum kepada pemerintah daerah berlangsung alot,dimana pemerintah tidak menyanggupi seluruh permintaan keluarga besar Mobalen Ulim Malasaum,khususnya dengan nilai yang mencapai 1,9 Milyar pertahun yang dinilai tidak sesuai dengan pemasukan yang diperoleh dari pendapatan yang berasal dari pembayar penggunanan air PDAM oleh warga.
Hingga berita ini diturunkan Pemerintah yang dipimpin langsung Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso,S.Sos.,MM dan Pemilik Hak Ulayat masih beradu pendapat terkait kesanggupan dan hak adat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.[ARY]